PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
Penerbit: bpn
Penerbit: bpn
 | HIMPUNAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2017 DAN 2018 - Biro Hukum-Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN - 2022 - Permen AgrariaTahun 2017 & 2018 |
 | HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTANAHAN TAHUN 2015 (PERATURAN MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI, INTRUKSI MENTERI DAN SURAT EDARAN ) - Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Advokasi Dan Dokumentasi Hukum ATR BPN - 2016 - Perundang,Undangan Pertanahan |
 | HIMPUNAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA - Biro Hukum-Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN - 2021 - Undang,Undang Cipta Kerja |
 | HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH - Biro Hukum-Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN - 2022 - PerUndang,Undangan,PPAT |
 | HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGADAAN TANAH - Biro Hukum-Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN - 2021 - Peratutan Pengadaan Tanah |
 | MERAJUT NORMA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM - Biro Hukum-Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN - 2022 - Pengadaan Tanah,Tindak Pidana Korupsi |
 | HIMPUNAN PIDATO 2020 PRESIDEN DAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. - Biro Hubungan Masyarakat-BPN - 2020 - Pidato |
 | ANOTASI PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI PERTANAHAN TERKAIT PENYEROBOTAN TANAH - Biro Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN - 2021 - Penyerobotan Tanah,Putusan pengadilan |
 | Faktor-Faktor Yang Berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Pada Proyek Peningkatan Jalan Salam-Sleman Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta - BPN RI STPN - 1997 - Hak Atas Tanah |
 | EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SENTANI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960 (UUPA) - STPN BPN - 1997 - Masyarakat Hukum Adat |
 | REFORMA AGRARIA MANDAT UU AGRARIA & UU BERKENAAN AGRARIA - BPN RI - 2007 - Tata Guna Tanah,Tanah,Penilaian |
 | SOSIOLOGI AGRARIA - Program Studi Diploma DIV Pertanahan -Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN STPN - 2019 - Sosiologi Agraria,Agricultural Sociologi |
 | BERBAGAI MACAM UPAYA DAN PENDEKATAN UNTUK MENGATASI KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DI SEBABKAN LEH PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK DARI KAWASAN INDUETRI SECARA LANGSUNG KE ALIRAN SUNGAI DI KOTA SEMARANG - STPN_BPN RI - 2009 - Kawasan Industri,Mengatasi Kerusakan Lingkungan |
 | Marjinalisasi Petani di Daerah Istimiwa Yogyakarta :Acuan Khusus pada Kontestasi Lahan Pertanian di Pedasaan - BPN RI STPN - 2012 |
| UPAYA PENYELESAIAN BIDANG-BIDANG TANAH KLUSTER 4(K4) DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PERWUJUDAN DESA/KELURAHAN LENGKAP DI KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Peningkatan Kualitas Data,PTSL,Bidang Tanah K4,Kendala dan Strategi |
| IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATANRUANG UNTUK KEGIATAN NON BERUSAHA DI KABUPATEN SIDOARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Pelaksanaan KKPR,Peran,Permasalahan |
| PENANGANAN MASALAH TUMPANG TINDIH PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH HAK GUNA USAHA PERSEROAN TERBATAS SINAR KARTASURA DENGAN PERSEROAN TERBATAS KERETA API INDONESIA DAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Penguasaan dan pemilikan tanah,Konflik Pertanahan,HGU |
| PENYUSUNAN RANCANA AKSI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI WILAYAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Potensi Wilayah Kalurahan |
| ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KLUSTER 3 DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN KUDUS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - PTSL,Kluster 3,Penolakan,Kendala |
| SISTEM KERJA APLIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION UNTUK PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG PADA SEKTOR BERUSAHA DI KABUPATEN PASURUAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - OSS,RBA,KKPR,Kabupaten Pasuruan,Prakondisi |
