Perubahan Penggunaan Tanah Sebagai Dampak pengembangan industri pariwisata baturaden

Penerapan Asas Itikad Baik Pada Transaksi Bisnis Dalam Electronic Commerce (E-Commerce)

Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Singkawang

Pola Delematis Penerapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Pepres Nomer 36 tahun 2005 yang Diperbaharui Dengan Pepres nomor 65 tahun 2006

Pelaksanaan Penetapan Batas Bidang Tnah (Hak Milik) pada Pendaftaran Tanah Sporadik Setelah Berlakunya PP Nomor 24 tahun 1997 dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlingdungan Hukum di Kabupaten Klaten

Strategi Penetapan Harga Jual Ban Produk PT.Brigestone Tire Indonesia

Pembatalan dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Pengganti (Studi Kasus Pembatalan Sertipikat Putusan MA No.987 K/PDT/2004)

Dampak Penerapan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Terhadap Penerimaan Negara Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Demak

Penerapan Pasal 9 UU No, 56 PRP tahun 1960 Sehubungan Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian di Kabupaten Tabanan

Metodologi Penelitian Kebudayaan

Studi Alokasi Proyek Redistribusi Tanah Swadaya dalam mendukung PPAN di Kab.Lebak Prop.Banten

Implikasi aspek tata guna tanah terhadap persebaran jumlah sertipikat tanah di kab.wonosobo prop.jawa tengah

Kursus Penyegaran Instruktur Ilmu Ukur Tanah

Penyelesaian Tanah-tanah bekas kesultanan di cirebon Prop.Jawa Barat

Kajian sel sedimen (sediment cell)melalui integrasi sistem informasi geografis dan citra penginderaan jauh sebagai acuan penataan ruang pesisir jawa tengah dan jawa timur.

Pemberian Hak Atas Tanah Perairan Kota Banjarmasin Kaslimantan Selatan

Manajemen konflik petani miskin akibat kebijakan pertanahan (studikasus di kab.Jember)

Pengaburan Batas Negara dan upaya pencegahannya di Wilayah entikong kab.sanggau kalimanta barat

Inovasi pelaksanaan sistem informasi pertanahan melalui optimalisasi kios K dan Larasita

Upaya Penertiban tanah terlantar dan penanganan ketimpangsn penguasaan tanah di kab.blitar prop.jawa timur