STATUS HAK ATAS TANAH CIPTAAN PEMERINTAH SWAPRAJA KASUNANAN SURAKARTA (Studi Kasus di Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta)

PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA Dl KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KONTRIBUSI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

KAJIAN ASPEK PERTANAHAN DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TRANSMIGRASI RING I DESA KARANGSEWU KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULONPROGO

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MEMBANTU TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN

PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

KINERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 UNTUK PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA Dl KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

KAJIAN MEKANISME FRAGMENTASI TANAH PERTANIAN DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA (Studi Kasus Di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur)

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN Dl DESA BANYUREJO KECAMATAN TEMPEL KABUPATEN SLEMAN

PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN WARKAH SECARA DIJITAL DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BLITAR

ASPEK PENATAGUNAAN TANAH DALAM PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN Dl KABUPATEN BANTUL PROVINSI D.I.Y.

RESPONS MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH Dl KOTA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM RANGKA PERALIHAN HAK ATAS TANAH Dl KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Pelaksanaan Peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli dalam mewujutkan tertib administrasi pertanahan.

Peran pejabat pembuat akta tanah dalam mecegah perbuatan melawan huku terhadap pembuatan akta jual beli di kab.sleman prop.DIY.

Tanggung jawab dan kedudukan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap surat kuasa pembebanan hak tanggungan (SKMHT)

Peran PPAT dalam penerapan sistem SELF ASSESSMENT pada pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangun (BPHTB) berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

Akta Peralihan hak oleh PPAT terhadap tanah milik adat merupakan salah satu faktor pendorong percepatan pendaftaran tanah secara sporadik.