
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI WILAYAH KELURAHAN DAN ANALISIS EKONOMINYA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KELURAHAN SIDOHARJO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Pemberdayaan Masyarakat,Reforma Agraria,Penataan Aset |
![]() | PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI WILAYAH DESA DAN ANALISIS EKONOMINYA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Rencana Aksi |
![]() | KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH BERBASIS BIDANG TANAH TERHADAP KAJIAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI DESA ARGODADI KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Penggunaan Tanah,Penataan Ruang,Kesesuaian RDTR |
![]() | JURNAL PERTANAHAN ALTERNATIF PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENATAAN RUANG BERBASIS LAND MANAGEMENT - Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN - 2017 - Permasalahan Penataan Ruang |
![]() | PENATAAN PERTANAHAN SECARA SWADAYA DI WILAYAH KECAMATAN GIANYAR, KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI - BPN RI STPN - 2016 - Penataan Pertanahan |
![]() | PENATAAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH BEKAS TANAH PARTIKELIR TEGALWAROE LANDEN DI KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT
KABUPATEN KARAWANG (Studi Kasus Antara PT. SAMP dengan Masyarakat Di Tiga Desa) - BPN RI STPN - Penataan Penguasaan Tanah |
![]() | IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2016 TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SEMARANG - STPN - 2017 - Hak Guna Bangunan,Implementasi,Penataan,relokasi,Pedagang Kaki Lima |
![]() | PENCETAKAN SAWAH BARU DAN PUNGUTAN ASET TANAH PETANI DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KETAHANAN PANGAN (STUDI DESA MASTA KEC. BAKARANGAN KAB. TAPIN KALIAMNTAN SELATAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Penataan Pertanahan,Cetak Sawah,Ketahanan Pangan,Berkelanjutan |
![]() | Seminar Nasional Penataan Ruang Menghadapi PJP-II Penataan Ruang Dan Pelaksanaannya Di Daerah - Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara - 1995 - Penataan Ruang |
![]() | Buletin Tata Ruang - 2017 - Penataan Ruang |
![]() | Penataan Daerah ( Teritorial Reform ) Dan Dinamikanya Dinamika Politik Lokal Di Indonesia - Percik/Persemaian Cinta Kemanusiaan - 2008 - Penataan daerah |
![]() | SINERGI FUNGSIONAL PENATAAN RUANG DAN PENATAGUNAAN TANAH DALAM PEMBUATAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON - STPN - 2017 - Penataan Ruang,Sinergi Fungsional,Pertimbangan teknis pertanahan |
![]() | Konsolidasi Tanah Sebagai Penataan Pertanahan Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010 di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta - STPN - 2017 - Konsolidasi Tanah,Penataan Pertanahan,bencana,Pariwisata |
![]() | Undang-Undang Penataan Ruang( UU RI No.26 Th.2007 ) - Sinar Grafika Offset - 2007 - Penataan Ruang |
![]() | Majalah Ilmiah Tri Wulan STPN Widya Bhumi Peranan Penataan Pertanahan Dalam Pembangunan Wilayah Pesisir Dan laut Di Era Otonomi Daerah - BPN RI STPN - 2003 - Penataan Pertanahan |
![]() | Undang-undang Penataan Ruang - Fokusmedia - 2007 - Penataan Ruang |
![]() | Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah - Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH - Rajawali Pers - 2008 - PGT,Penataan Ruang |
![]() | BHUMI: Jurnal Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Penataan Hak Atas Tanah Adat Di Prop.Bali - Distorsi Bentuk Dalam Transformasi dari UTM ke TM-3 - Penguasaan dan Pemilikan Tanah Masyarakat Suku Anak Dalam di Desa sungai Beringin Kec.Pelempat Kab.Bungo Prop.Jambi - Status Penguasaan Tanah Pasca Konflik Eknik di Kab.Sambas Prop.Kal-Bar - Evaluasi Pelaksanaan Kepres Nomor 34 thn 2003 di Kab.Semarang Prop.Jawa Tengah. - STPN - 2005 - Penataan Hak Atas Tanah |
![]() | Widya Bhumi: Peranan Penataan Pertanahan dalam Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut di Era Otnomi daerah - Dualisme Perkembangan Wilayah dan Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah - Land, Man And Development Ruilslag Tanah dan Bangunan Milik/Kekayaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah - Lundupan Hukum Dalam perolehan Hak Atas Tanah Oleh Warga negara Asing di Prop.bali. - STPN - 2003 - Peranan Penataan Pertanahan |
![]() | Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang - Badan Pertanahan Nasional - BPN - 1993 - UU Penataan Ruang,DIKTAT |