Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan nasional Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak

Peran Dan Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Tentang Pajak Yang Dalam Pengalihan Dan Perolehan Hak Atas Tanah Pada Akta-Akta Yang Di Buat PPAT

EFEKTIVITAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERPUSAT TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi)

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan KOntribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pajak daerah(Studi Kasus Di Kabupaten Sleman)

Undang-Undang Pajak Ketentuan umum Dan Tata Cara perpajakan KUP

Petunjuk Pelaksanaan pemotongan pajak Penghasilan faktor Penyesuaian Penghitungan Pajak Penghasilan

Withholding Tax

Tindak Pidana Perpajakan

Pajak dan Retribusi Daerah

Sinergi Perpajakan dan Pasar Modal

Sikronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia

Pengantar Hukum Pajak

Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dari masa ke masa

Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah

Seri Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Perpajakan Berdasarkan Bidang Usaha 1995-1996 - Buku I (Kesatu)

Pokok-Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia

Perpajakan - Konsep, Teori, dan Isu

Himpunan Peraturan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Perpajakan Berdasarkan Bidang Usaha 1995-1996 III