PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
Subjek: hak
Subjek: hak
 | PENERAPAN KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - kebijakan pertanahan,Warga Keturunan Tionghoa,diskriminasi,hak milik,Daerah Istimewa Yogyakart |
| MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH DI SEBAGIAN WILAYAH KALURAHAN CONDONGCATUR, KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - minat masyarakat,pendaftaran tanah,hak milik |
| REDISTRIBUSI TANAH SEBAGAI INSTRUMEN PENGUATAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH PETANI (STUDI DI DESA TALANG BELIDO DAN DESA MEKAR JAYA, KECAMATAN SUNGAI GELAM, KABUPATEN MUARO JAMBI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redntribusi Tanah,Eks HGU,Kepemilikan Tanah,Kepastian Hakunt |
| ANALISIS PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT SEKITAR DENGAN PT. MANGLI DIAN PERKASA DAN DAMPAKNYA DI DESA PUNCU KECAMATAN PUNCU KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Konflik pertanahan,Hak Guna Usaha,Reforma Agrari |
| PROBLEMATIKA PENYIAPAN SERTIFIKASI HAKIM PERTANAHAN DAN TATA RUANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN DI INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang,Kompetensi Hakim,Pemberdayaan Hakim |
| IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi Kebijakan,Sertipikat Elektronik,Peralihan Hak Atas Tanah Elektronik |
| EVALUASI TERHADAP MONITORING BERKAS DALAM PROSES ALIH MEDIA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ELEKTRONIK MENGGUNAKAN APLIKASI SIAMEL (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Monitoring Berkas,Alih Media,Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik |
| ANALISIS BINGKAI MEDIA MASSA DALAM PEMBERIAN HOU, HGB, DAN HAK PAKAI DALAM DUA SIKLUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - framing media,kebijakan hak atas tanah,IKN,agenda setting,ekonomi politik media,respon |
| IMPLEMENTASI PELAYANAN PERALIRAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK II KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Peralihan Hak,Jual Beli Elektronik,Pelayanan Pertanahan |
| IMPLEMENTASI PELAYANAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Hak Tanggungan Elektronik |
| EBIJAKAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENEREIRAN TANAH TELANTAR DI KECAMATAN KUTA SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pelepasan Hak Tanah |
| SISTEM TENURIAL MASYARAKAT FLORES TIMUR MEMBANDINGKAN KONSTRUKSI BUDAYA SUKU GORAN TOKAN DAN SUKULAMA YOKAN DALAM MEMPERSEPSIKAN SERTIPIKAT DAK ATAS TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sistem Tenurial,Sertipikat Hak Atas Tanah,Konstruksi Budaya,Masyarakat Adat,Flores Timur |
| ANALISIS KEBIJAKAN HAK ATAS TANAH PASCA BENCANA BANJIR BANDANG DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kebijakan Hak Atas Tanah,Banjir Bandang,Tata Ruang Wilayah,Relokasi,Kelurahan Rua,Kota |
| PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 29/6/2017/PTUN-PTK (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBURAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pencabutan Sertipikat Hak Atas Tanah,Putusan Peng,Penyelesaian Perkara,Sengketa Tanah Indonesia |
 | JAMINAN HAK TANGGUNGAN - PT Refika Aditama - 2021 - Hukum Hak Tanggungan |
 | Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah - Kencana Prenada Media Group - 2011 - Hak Atas Tanah,Pendaftaran Tanah |
 | POLICY PAPER KAJIAN KEBIJAKAN RATIO LEGIS PERCEPATAN PENDAFTARAN YANAH ULAYAT DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGRARAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN HAK ULAYAT - 2024 - Administrasi Pertanahan Hak Ulayat |
 | PERCEPATAN REFORMA AGRARIA DALAM PENDAFTARAN TANAH TRANSMIGRASI GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN TERHADAP HAK ATAS TANAH TRANSMIGRAN - 2024 - Tanah Transmigrasi,Hak Atas Tanah,Percepatan Ref |
 | Peranan Komparisi Akta Pejabat Pembuat AkTan Tanah Terhadap Kepastian Subyek Hak Atas Tanah Dalam Pendaftaran Tanah - Prodiksus PPAT STPN - 2017 - Hak Atas Tanah |
 | PERIASAI PEREMPUANKESEPAKATAN INTERNASIONAL UNTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN - Yayasan Galang - 1999 - hak asasi wanita |
