
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Hukum Acara Perdata Indonesia - Liberty Yogyakarta - 1988 - Hukum Acara Perdata |
![]() | Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan - Gadjah Mada University Press - 2003 - Lingkungan,Sumberdaya |
![]() | Perbandingan Hukum Perdata - Sinar Grafika - 2001 - Hukum Perdata |
![]() | HUKUM PEMBUKTIAN PADA PERKARA PERDATA DI INDONESIA DIDASARKAN PADA SISTEM HUKUM NASIONAL - STPN Press - 2024 - Hukum Perdata Indonesia |
![]() | HUKUM KEWARISAN ISLAM SEBAGAI PEMBARUAN HUKUM POSITIF DI INDONEIA EDISI REVISI - Sinar Grafika - 2017 - Hukum Perdata |
![]() | HUKUM ACARA PERDATA TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN EDISI KEDUA - Sinar Grafika - 2017 - Hukum Acara Perdata |
![]() | PENGANTAR HUKUM PERDATA - PUSTAKABARUPRESS - 2023 - Hukum Perdata |
![]() | HUKUM ACARA PERDATA (DI LENGKAPI CONTOH SURAT KUASA, GUGATAN, REPLIK DAN DUPLIK) - PUSTAKABARUPRESS - 2023 - Hukum Acara perdata,Beracara |
![]() | POTENSI WILAYAH DESA UNTUK PENGEMBANGAN PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA (Studi Di Desa Sidomoyo, Kecamatan Godean Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Potensi Desa,Pemberdayaan,Pendapatan |
![]() | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN (Studi Di Kelurahan Setapuk Besar, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pemberdayaan Masyarakat,Reforma Agraria,Penataan Akses,masyarakat pesisir |
![]() | PENGEMBANGAN POTENSI WISATA DALAM KERANGKA PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA (Studi di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pengembangan potensi wisata,reforma agraria,penataan akses,pemberdayaan masyarakat |
![]() | POTENSI DAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN TERHADAP KONDISI SOSIAL ΕΚΟΝΟΜΙ MASYARAKAT (Studi di Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang. Kabupaten Badung - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pembangunan Bendungan,Dampak Sosial,Dampak Ekonomi,Masyarakat Terkena,Masyarakat Terdampak,Perlindungan Sosial |
![]() | PEMANFAATAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH UNTUK PENGEMBANGAN PENGELOLAAN GABAH (STUDI DI DESA GEBANGSARI, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pertanian,sertipikat hak atas tanah,pengelolaan,pemberdayaan petani,akses modal |
![]() | PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA DALAM PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN LELE BERBASIS POTENSI LOKAL DI DESA KUJANGSARI, KECAMATAN LANGENSARI, KOTA BANJAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Pemberdayaan Masy,Potensi Lokal,Budi Daya Ikan Lele |
![]() | PROBLEMATIKA PENYIAPAN SERTIFIKASI HAKIM PERTANAHAN DAN TATA RUANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN DI INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang,Kompetensi Hakim,Pemberdayaan Hakim |
![]() | KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM PEMBERDAYAAN UMKM (USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALER PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA (Studi di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing. Kota Malang) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,UMKM,Pemberdayaan Masyarakat,Kolaborasi Stakeholder |
![]() | PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA MELALUI PENGEMBANGAN BUDI DAYA DAN DIVERSIFIKASI PRODUK OLAHAN JAMUR TIRAM DI DESA GILANG, KECAMATAN NGUNUT. KABUPATEN TULUNGAGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - reforma agraria,jamur tiram,nilai tambah,diversifikasi produk,pemberdayaan masyarakat |
![]() | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN AKSES DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA BAGOLO KECAMATAN KALIPUCANG, KABUPATEN PANGANDARAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pemberdayaan masyarakat,penataan akses reforma ag,pendapatan masyarakat,penguatan kelembagaan |
![]() | HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA EDISI KEENAM - Liberty - 2002 - Hukum Acara Perdata Indonesia |
![]() | HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA - PT. RajaGrafindo Persada - 1997 - Hukum Acara Perdata |