PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
Subjek: aset
Subjek: aset
 | HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTANAHAN YANG BERKAITAN DENGAN ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH" - Biro HUkum Dan Hubungan Masyarakat Bagian Advokasi Dan Dokumen Hukum -Kementerian Agraria Dan Tata r - 2016 - PerUndang,Undangan Pertanahan,Aset Barang Milik Ne |
 | PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI WILAYAH KELURAHAN DAN ANALISIS EKONOMINYA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KELURAHAN SIDOHARJO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Pemberdayaan Masyarakat,Reforma Agraria,Penataan Aset |
| ANALISIS PENANGANAN MASALAH TUMPANG TINDIH PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH DI KAWASAN HUTAN, HAK GUNA USAHA (HGU) DAN PERHUTANI/KEHUTANAN DI KABUPATEN LANGKAT, SUMATERA UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Pelepasan Aset Kehutanan dan HGU,Reforma Agraria |
| PROBLEMATIKA PENSERTIPIKATAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA GUNUNG SITOLI, PROVINSI SUMATERA UTARA (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Nias) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Pemekaran Wilayah,pensertipikatan Tanah,Aset Daerah |
| RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI SERTIPIKASI TANAH ASET PEMERINTAH KOTA PONTIANAK (Studi di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Kalimantan Barat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Sistem Informasi,Pendaftaran Tanah,Legalisasi Aset |
| PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR GAGASAN MEMELIHARA ASET WILAYAH PESISIR DAN SOLUSI PEMBANGUNAN BANGSA - Alfabeta - 2014 - Memelihata Aset Wilayah Pesisir |
 | PROBLEMATIKA PENSERTIPIKATAN TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI - STPN - 2017 - Pensertipikatan Tanah,Tanah Aset Daerah |
 | Majalah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN ATR. BPN News Letter - Kepala Biro Hukum & Hubungan masyarakat - 2017 - Amankan Aset BUMN |
 | Majalah Mingguan Warta PerUndang-Undangan Referensi Kebijakan Publik Arcandra Tahar Sinergi Bangun Kemandirian - Kantor Berita Antara - 2016 - Pengelolaan Aset |
| DAMPAK KEGIATAN INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (IP4T) TERHADAP LEGALISASI ASET PERTANAHAN (Studi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur) - BPN RI STPN - 2015 - Legalisasi Aset Pertanahan |
| Penilaian Aset Pertanahan - STPN Press - 2009 - Pertanahan,Penilaian Aset |
 | Buku Pintar : Pengelolaan Aset Desa - FPPD - 2014 - Aset Desa |
| LEGALISASI ASET ATAS TANAH NELAYAN (Studi di Kabupaten Maros, Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan) - STPN Yogyakarta - 2012 - Legalisasi Aset Tanah |
| DAMPAK LEGALISASI ASET TANAH LAUT UNTUK PERMUKIMAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN EKOLOGIS KAWASAN PESISIR (Studi di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau) - STPN Yogyakarta - 2012 - Legalisasi Aset Tanah |
| MOTIVASI MASYARAKAT DALAM LEGALISASI ASET TANAH PERORANGAN MELALUI PRONA DI KELURAHAN BELIMBING RAYA KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - STPN Yogyakarta - 2012 - Legalisasi Aset Tanah |
| Pedoman Internal Kegiatan (PIK) Survei dan Pemetaan Nilai Tanah dan Kawasan Untuk Penilaian Aset Negara, Penilaian Properti, Penilaian Ekonomi Kawasan, dan Total Aset Pertanahan - Direktorat Survei Potensi Tanah - 2007 - Pedoman Internal,Pedoman Internal,Survei Nilai Tanah Dan Kawasan,Pemetaan Nilai Tanah Dan Kawasan,Aset Negara,Aset Negara,Properti,Properti,Ekonomi Kawasan,Ekonomi Kawasan,Total Aset Pertanahan,Survei Dan Pemetaan Nilai Tanah Dan Kawasan,Aset Pertanahan |
| Materi WorkShop Tentang Politik dan Kebijakan Penilaian Tanah dan Aset Pertanahan - Badan Pertanahan Nasiona-RI - 2007 - Kebijakan,Politik,Penilaian Tanah,Aset Pertanahan |
