
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | JURNAL PERTANAHAN : POTENSI PERLINDUNGAN TANAH KOMUNAL MASYARAKAT ADAT DI DUSUN SADE I, KABUPATEN LOMBOK TENGAH - Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN - 2018 - Potensi Perlindungan Tanah |
![]() | JURNAL PERTANAHAN : EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI (SAKIP)/LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2016 : KONSEPSI, METODOLOGI/ASUMSI, DAN ANALISA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL - Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN - 2018 - Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
![]() | PAPER KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH - Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN - 2017 - Pendaftaran Tanah |
![]() | JURNAL PERTANAHAN ALTERNATIF PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENATAAN RUANG BERBASIS LAND MANAGEMENT - Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN - 2017 - Permasalahan Penataan Ruang |
![]() | JURNAL PERTANAHAN PEMANFAATAN DATA SPASIAL GEOKKP SEBAGAI PETA TUNGGAL UNTUK KEGIATAN PERTANAHAN (STUDI PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN. - Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN - 2017 - Data Spasial GeoKKP |
![]() | Evaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1996-2006, DI Salatiga, Jawa Tengah - TIM Peneliti BPN STPN - 2003 - Tata Ruang |
![]() | Peningkatan Kinerja Pengendalian Alihguna Sawah Irigasi Teknik Untuk Pembangunan Non Pertanian Di Kabupaten Magelang Hasil penelitian - Peneliti - 1996 - Kebijakan Pertanahan |
![]() | Buku Keterangan Peta Satuan Lahan Dan Tanah Lembar Toboali, Sumatera - Pusat Penelitian Tanah Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian - 1989 - Peta |
![]() | Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Melalui Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia = Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Negatif Bertendens Positif = Telaahan Krisis Sistem Pendaftaran Tanah Positif Antara Peluang dan Tantangan = Memudarnya Partisipasi Lokal Vs Menguatnya Peran Kelompok Elit Dalam Ruang Kebijakan Negara: Progam PPAN Jasinga = Krisis Petugas Ukur Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah = Peran Kepala Desa/Lurah Dalam Pensertipikatan Tanah. - Pusat Penelitian BPN RI - 2014 |
![]() | Meretas Kembali Jalan Panjang Pertanahan di Indonesia - Pusat Penelitian BPN RI - 2014 - Meretas Kembali |
![]() | Kamus Pertanahan - Pusat Penelitian Pengembangan - 2013 - Kamus Pertanahan |
![]() | Himpunan Hasil Penelitian - Pusat Penelitian dan pengembangan BPN RI - 2013 - Hasil Penelitian |
![]() | Penelitian Pemanfaatan Tanah Pasca Legalisasi Aset dan Efektifitasnya bagi Keberlanjutan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat - Pusat Penelitian dan pengembangan BPN RI - 2013 - pemanfaatan tanah |
![]() | Penelitian Keberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah. - Pusat Penelitian dan pengembangan BPN RI - 2013 - Penelitian Keberdayaan |
![]() | JURNAL PERTANAHAN: Telaahan Kritis Terhadap Hak-hak Individual Atas Tanah dan kaitannya dengan pemperlaukan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang menurut perspektif Hukum Tanah Nasional- Penerapam Standar pelayanan minimal di badan pertanahan Nasional republik indonesia- Perjanjian bagi hasil pertanian dalam perspektif distributif Land Reform- Strategis mereduksi konflik melalui perluasan lapangan kerja dalam bingkai reforma Agraria- Perebutan ruang kawasan konservasi(Studi Kasus konflik agraria masyrakat sekitar/dalam kawasan taman nasional ujungkulon banten)- Kedudukan HMRS,HGU,HGB,dan hak Pakai sebagai obyek wakaf berdasarkan UU no.41 tahun 2004 (studi telaahan menurut perspektif Hukum Islam)- Menulusuri jejak konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan umum- Kajian mengenai hak tanggungan menurut undang-undang nomor 4 tahun 1996- Wakaf menurut hukum pertanahan. - Pusat Penelitian Pengembangan - 2013 - Jurnal Pertanahan |
![]() | Jurnal Pertanahan: Reforma Agraria (Antara Peluang dan Tantangan)- Pendayagunaan Tanah Terlantar Melalui Reforma Agraria: Solusi Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Serta Pengurangan Konflik Agraria- Redistribusi Tanah (Antara Harapan dan Kenyataan)- Kebijakan Pendayagunaan Tanah Terlantar dengan Pola Kemitraan Inti Plasma- Telaahan Krisis Materi Muatan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Suatu Kajian Dalam Rangka Mempersiapkan Rancangan Perubahan PP No. 24 tahun 1997- Telaah TeknisPengamanan (Perlindungan Hukum) Tanah Aset Pemerintah Jawa Barat Berdasarkan UU No.24 tahun 1997)- Hak Ulayat Wilayah Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak di Manokwari dan suku Moi Sorong - Pusat Penelitian Pengembangan - 2013 - Jurnal Pertanahanb |
![]() | Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung Daya Saing Nasional- Mengurai Benang Kusut Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997- Penerapan Corporate Social Responsibility sebagai instrumen penataan Ruang Kawasan Pedesaan- Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah Pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sukabumi- Pelurusan Tugas Fungsi dan Kewenangan PPAT Ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional- Strategi Percepatan Legalisasi Aset Melalui Optimalisasi Sumberdqaya Manusia Pengukuran- Lembaga Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2012 - Pusat Penelitian Pengembangan - 2013 - Iptek Pertanahan |
![]() | Jurnal Ilmiah : Hasil -Hasil Penelitian Pertanahan-Pengelolaan BPHTB Untuk Mendukung Pendapatan Daerah Dari Pelayanan Pertanahan-Mempertshsnksn Tanah Sawah Beririgasi Teknis : Sebuah Konflik Kepentingan Penataan Ruang (Studi di Kabupaten Dati II Karanganyar - Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional - 1999 - Pertanahan |
![]() | Jurnal Ilmiah : Hasil-Hasil Penelitian Pertanahan-Pengembangan Teknologi Pelayanan Perpustakaan-Kajian Terhadap Penetapan Maksimum Luas Tanah Non Pertanian - Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional - 2000 - Pertanahan |
![]() | Jurnal Ilmiah : Hasil-Hasil Penelitian-Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Permasalahannya-Kendala-Kendala Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) - Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional - 1998 - Pertanahan |