Warta Perundang-undangan edisi 143, 25 oktober- 01 desember 2014: Rujuk di Senayan.

Warta Perundang-undangan edisi 146, 16 desember- 23 desember 2014

Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa

Kegiatan Kediklatan Triwulan II (April-Juni) tahun 2014. Membangun Strategi Komunikasi Dalam Penerapan Kebijakan Publik.

Menggagas Perpustakaan Sekolah Untuk Generasi Z. Keistimiwaan Yogyakarta: Peran Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Daerah Istimiwa Yogyakarta

Manajemen Perpustakaan Digital. Kemandirian Pestakawan Dalam Melaksanakan Tugas. Ruamh Belajar Modern. Dari Akses Lokal Menuju Akses Global.

Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Persepsi Aktor Lokal Dalam kebijakan Pertanahan (Studi pada Implementasi kebijakan Reformasi Agraria di Kecamatan Cipari Cilacap)demarjinalisasi Petani Oleh Kantor Pertanahan Melalui Pemberdayaan Masyarakat (studi di Kabupaten Wonogiri Prop.Jawa Tengah)

Pengakuan dan perlindungan Hukum Hak Penguasaan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan Adat.-Ilmu Agraria Lintas disiplin: Tinjauan Filsafat Ilmu.-Merancang Metode Penelitian Agraria Lintas disiplin.-Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi (kajian terhadap putusan MK No. 35/PUU-X/2012; putusan MK No.50/PUUX/2012;dan putusan MK No.3/PUU-VIII(/2010)

Penataan Pertanahan Pulau Lembeh-Kota Bitung. - Kajian HukumPenyelesaian Tanah Hak Milik Terindikasi Terlantar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember No.30/PDT.G/2004/PN.JR). - Konflik Pertanahan Dalam Rencana Pendirian Pabrik Semen (studi di Kab.Rembang,Prop.Jateng. - Sengketa Pemilikan Tanah Antara TNI dan Warga Masyarakat di Urut Sewu Kebumen. - Kajian Yuridis Tumpang Tindih Pemilikan Tanah di Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur bersaranakan Bangun Guna Serrah.-Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Mamminasat dan Dampaknya di Pedesaan .- Pembangunan jalan TOL di Indonesia:Kendala Pembebasan tanah.- Mematakan Konflik Dalam pengadan Tanah Bandara Komodo.-Pengadaan Tanah untuk Siapa, Peniadaan Tanah dari Siapa.- Aspek Hukum Pidana pada penyelenggaraan Pengadaan Tanah .-Masalah pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU di Batang.-Aspek Ham Dalam Pengadaan Tanah.-Pengadaan Tanah dan Poblem Permukiman kembali.-Kosondolidasi Tanah Perkotaan sebagai Instrumen Pengadaan Tanah Bagi kepentingan Umum.- Ketersedian Tanah Bagi Masyarakat Rawan Bencana.-Rantai Komuditas Kewajiban Ilmu, Skala dalam Konflik Agraria Urutsewu

Prosiding Konferensi Teknik dan Sains Informasi Geospasial ke 2 Menuju Pengelolaan Informasi Secara Spasial

Tanggung Jawab Pejabat Pemuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Penuatan Akta Otentik

Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Membuat dan Menolak Membuat Akta Tanah

Kedudukan Suami dan Istri sebagai para Pihak Dalam Membuat Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Peralihan Harta Bersama

Peranan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Pembuat Akta Jual Beli Tanah

Tanggung Jawa Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang Berisiko Wanprestasi Terhadap Debitur di Kota Yogyakarta

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Membuat Akta Tukar Menukar sebagai Kelanjutan dari Tukar Menukar Bawah Tangan

Kedudukan Hukum: Surat Kuasa Membebankan hak Tanggungan (SKMHT) Atas Tanah yang belum terdaftar di Kabupaten Sleman

Peranan Pejabata Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli di Kab. SlemAN