KOORDINASI ANTARA KANTOR PERTANAHAN DENGAN BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PERTANAHANDI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STUDI PENERAPAN APLIKASI STAND ALONE SYSTEM (SAS)DALAM PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan

Peran Kantor Pertanahan kabupaten Karanganyar Dalam Bidang Pelayanan Pertanahan di Era Otonomi Daerah

Peran Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian engketa Tanah Garapan di Kabupaten Karanganyar

Kebijakan Pertanahan Indonesia tahun1966-1998 Kajian Tentang Perana Negara Dalam Bidang Pertanahan

MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (STUDI KASUS DI KAMPUNG KRAGILAN KELURAHAN KADIPIRO KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA)

PENYELESAIAN SENGKETA PERKEBUNAN NGRANGKAH PAWON (STUDI DI DESA BABADAN, KECAMATAN NGANCAR, KABUPATEN KEDIRI)

PELAKSANAAN REGISTRASI PERTANAHAN DALAM RANGKA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI DESA KANOMAN KECAMATAN PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

Implementasi Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat Pada Era Otonomi Daerah (studi kasus kantor pertanahan kota pontianak

Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia

PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (BERDASARKAN KEPPRES NOMOR 34 TAHUN 2003)

PENERAPAN STAND ALONE SYSTEM (SAS)DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

Sosiologi Pertanahan

Valuasi Ekonomi BPHTB Dan PNBP Berdasarkan Peta Zona Nilai Tanah, Harga Transaksi Dan NKOP Di Kabupaten Sleman

Implikasi Program KKP-WEB Terhadap Pekerjaan Pelayanan Di Kantor Pertanahan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan

Jurnal Ilmiah : Hasil -Hasil Penelitian Pertanahan-Pengelolaan BPHTB Untuk Mendukung Pendapatan Daerah Dari Pelayanan Pertanahan-Mempertshsnksn Tanah Sawah Beririgasi Teknis : Sebuah Konflik Kepentingan Penataan Ruang (Studi di Kabupaten Dati II Karanganyar

Widya Bhumi : Kadaster Daerah Rawan Bencana Gempa (Zone Aktif)-Tinjauan Yuridis Tentang Ijin (Hak) Membuka Tanah-Pendaftaran Tanah di Provinsi DIY (Dapatkah Tanah SG-PAG di daftar/ disertifikatkan?)-Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah-Fenomena Bea Perolehan Hakn Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak

Jurnal Ilmiah : Hasil-Hasil Penelitian Pertanahan-Pengembangan Teknologi Pelayanan Perpustakaan-Kajian Terhadap Penetapan Maksimum Luas Tanah Non Pertanian

Jurnal Ilmiah : Hasil-Hasil Penelitian-Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Permasalahannya-Kendala-Kendala Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian)