PERANAN ASPEK TATA GUNA TANAH DALAM PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN SAWAH IRIGASI TEKNIS KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLATEN PROPINSI JAWA TENGAH.

STATUS DAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PEKARANGAN DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA.

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT HUBUNGANNYA DENGAN PENDAFTARAN KONVERSI BEKAS HAK MILIK ADAT DI KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

PENGARUH PENDIDIKAN, PENYULUHAN DAN JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA TERHADAP KESADARAN PETANI DALAM PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DI DESA TROKETON KECAMATAN PEDAN KABUPATEN KLATEN.

PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 DI KECAMATAN PEDAN KABUPATEN DATI II KLATEN.

ANALISIS KEBUTUHAN TANAH PERTANIAN DALAM KAITANNYA DENGAN USAHA PENGENDALIAN PROGRAM SWASEMBADA PANGAN DI KABUPATEN DATI II SLEMAN.

PENGARUH PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH TERHADAP JUMLAH SERTIPIKAT YANG DIHIPOTIKKAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

KAITAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN INDUSTRI DENGAN PERSEDIAAN TANAH DI KECAMATAN JATEN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR.

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR.

PENGARUH HAK ATAS TANAH YANG DIBEBANI HIPOTIK/CREDIEVERBAND TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN WATES KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO.

KONSOLIDASI TANAH SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR DI KABUPATEN KUDUS.

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN PEMERINTAH DAERAH MENGENAI TUKAR MENUKAR TANAH ASSET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

INTENSITAS PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH OBYEK LANDREFORM DAN BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DI DESA POJOK KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOYOLALI.

PENGARUH PENGGALIAN TANAH UNTUK INDUSTRI GENTENG TERHADAP KERUSAKAN TANAH DI DESA KARANGGENENG KECAMATAN BOYOLALI KABUPATEN DATI II BOYOLALI.

PELAKSANAAN KETENTUAN BATAS MINIMUM TANAH PERTANIAN DAN PERMASALAHANNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

PENGARUH PERKEMBANGAN KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN DATI II BANYUMAS .

EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH KOTA KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG BERDASARKAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA.

PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH ADAT MELALUI KONVERSI DALAM MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN.

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM GUNA MENUNJANG PENDAPATAN PETANI DI KECAMATAN KAKAS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MINAHASA.

PROSEDUR PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.