Pertanahan dan Keagrariaan Nasional - Rakyat yang Utama

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KEpentingan Umum

Masalah Pertanahan Memasuki Era Globalisasi

Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Pertanahan Tahun 1994 - 1996

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan 1995 - 1998

Informasi Hukum Pertanahan Yang Berkaitan Dengan Penataan Ruang

Dimensi Baru Layanan Pertanahan

Administrasi Pertanahan Desa/Kelurahan Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Mendatang Sebagai Upaya Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan dan Pembangunan Berkelanjutan

Informasi Hukum Pertanahan Yang Berkaitan Dengan Hak Tanggungan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Pertanahan Tahun 1960 - 1991

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Persiapan Menuju Administrasi Pertanahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Tinjauan Sekilas Tentang UUPA, Pelaksanaan dan Masalahnya, Pembangunan dan Konflik Pertanahan (Sebuah Surbonasi Masyarakat Lokal dan Petani), Membangun Sistem Informasi Petanahan Untuk Kantor Pertanahan, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dalam Hukun Tanah Nasional, Land Registration in Developing Countries: Advantages And Disadvantages

JURNAL PERTANAHAN: Telaahan Kritis Terhadap Hak-hak Individual Atas Tanah dan kaitannya dengan pemperlaukan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang menurut perspektif Hukum Tanah Nasional- Penerapam Standar pelayanan minimal di badan pertanahan Nasional republik indonesia- Perjanjian bagi hasil pertanian dalam perspektif distributif Land Reform- Strategis mereduksi konflik melalui perluasan lapangan kerja dalam bingkai reforma Agraria- Perebutan ruang kawasan konservasi(Studi Kasus konflik agraria masyrakat sekitar/dalam kawasan taman nasional ujungkulon banten)- Kedudukan HMRS,HGU,HGB,dan hak Pakai sebagai obyek wakaf berdasarkan UU no.41 tahun 2004 (studi telaahan menurut perspektif Hukum Islam)- Menulusuri jejak konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan umum- Kajian mengenai hak tanggungan menurut undang-undang nomor 4 tahun 1996- Wakaf menurut hukum pertanahan.

Jurnal Pertanahan: Reforma Agraria (Antara Peluang dan Tantangan)- Pendayagunaan Tanah Terlantar Melalui Reforma Agraria: Solusi Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Serta Pengurangan Konflik Agraria- Redistribusi Tanah (Antara Harapan dan Kenyataan)- Kebijakan Pendayagunaan Tanah Terlantar dengan Pola Kemitraan Inti Plasma- Telaahan Krisis Materi Muatan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Suatu Kajian Dalam Rangka Mempersiapkan Rancangan Perubahan PP No. 24 tahun 1997- Telaah TeknisPengamanan (Perlindungan Hukum) Tanah Aset Pemerintah Jawa Barat Berdasarkan UU No.24 tahun 1997)- Hak Ulayat Wilayah Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak di Manokwari dan suku Moi Sorong

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN DENGAN MENGGUNAKAN LARASITA DI KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR

PENGELOLAAN PERTANAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung Daya Saing Nasional- Mengurai Benang Kusut Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997- Penerapan Corporate Social Responsibility sebagai instrumen penataan Ruang Kawasan Pedesaan- Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah Pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sukabumi- Pelurusan Tugas Fungsi dan Kewenangan PPAT Ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional- Strategi Percepatan Legalisasi Aset Melalui Optimalisasi Sumberdqaya Manusia Pengukuran- Lembaga Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2012

PENYAJIAN INFORMASI PERTANAHAN MELALUI SISTEM INFORMASI INTERAKTIF PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYARPROVINSI JAWA TENGAH

KOORDINASI ANTARA KANTOR PERTANAHAN DENGAN BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PERTANAHANDI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STUDI PENERAPAN APLIKASI STAND ALONE SYSTEM (SAS)DALAM PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan