PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
 | Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Atas Pelaksanaan Peralihan Hak Karena Jual Beli Di Atas Tanah Yang Belum Terdaftar - Prodiksus STPN - 2016 - PPAT,Peralihan Hak Jual beli,Tanah Yang Belum Terd |
 | Pencegahan Kepemilikan Tanah Absentee/Guntai oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Melalui Pembuatan Akta Tanah(Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman) - Prodiksus STPN - 2016 - Tanah Pertanian,Absentee |
 | Majalah ilmiah TriWulan STPN Widya Bhumi Fenoma Tanah Terlantar(Menunrut Tanggung Jawab MOral Aparat dan Peran Serta Masyarakat - BPN STPN - 2003 - Tanah Terlantar |
 | Bhumi Jurnal Pertanahan STPN Status & Pemanfaatan Tanah-Tanah Kasultanan Dan Pakualaman Di Kabupaten KulonProgo DIY - UPPM - 2002 - Tanah Kasultanan |
 | Widya Bhumi Majalah Ilmiah TriWulan STPN Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian; Antara Harapan Dan Fakta - PPPM STPN - 2004 - Tanah Pertanian |
 | ZONASI KETERSEDIAAN TANAH PERTANIAN BAGI PEMBANGUNAN UNTUK MENGETAHUI POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN DI KECAMATAN DEPOK, GAMPING, DAN MLATI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2016 - Tanah Pertanian |
| UPAYA PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN WONOGIRI DAN KECAMATAN SELOGIRI
KABUPATEN WONOGIRI - BPN STPN - 2016 - Fungsi Tanah Pertanian |
| PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH PERTANIAN DI DESA BOJONG, KECAMATAN KAWUNGANTEN,
KABUPATEN CILACAP - BPN RI STPN - 2016 - Sertifikat Tanah Pertanian |
| KEBIJAKAN FRAGMENTASI TANAH GANDUL DI KABUPATEN KLATEN - BPN RI STPN - 2016 - Tanah Gandul |
| PENGEMBANGAN BENTUK KEPASTIAN HUKUM BUKU TANAH DAN SURAT UKUR DIGITAL SEBAGAI ALAT BUKTI HAK ATAS TANAH
(Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman) - BPN RI STPN - 2016 - Buku Tanah dan Surat Ukur |
 | Tanah Negara - STPN Press - 2012 - Tanah Negara |
 | Studi Pengembangan satu juta hektar tanah gambut di propinsi Kalimantan Selatan - BPN STPN - 1998 - Tanah Gambut |
 | Konsolidasi Tanah Pertanahan - Direktorat Landreform Direktorat jenderal Agraria Departemen Dalam negeri - 1987 - Tanah Perkotaan |
 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan - Depdagri - 1985 - Tata Cara Pengadaan Tanah Unuk Keperluan Proyek Di |
 | Himpunan peraturan PerUndang-Undangan Agraria beserta Petunjuk Pelaksanaannya mengenai tanah-Tanah Untuk Kepentingan Instansi-2 Pemerintah Dan perusahaan/Baik Milik Negara - 1979 - Tanah,Tanah untuk Instansi |
 | HUKUM AGRARIA INDONESIA Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional - 1997 - Hukum Agraria Indonesia,Hukum Tanah Nasional |
| PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI KABUPATEN ALOR
(Studi Kasus di Pulau Kepa Desa Alor Kecil Kecamatan Alor Barat Laut) - BPN RI STPN - 2015 - Penguasaan dan Penggunaan Tanah oleh warga negara |
 | Penyediaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan/Transmigrasi - Bagian Kedua - Badan Pertanahan Nasional - 1988 - Penyediaan Tanah Untuk Proyek |
 | Manual Kanun Tanah Negara - JKPTG - 2003 - Tanah Negara |
| Registrasi Tanah Desa /Kelurahan di Propinsi Sulawesi Utara: Usulan ini disampaikan kepada bapak Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Utara melalui Rakorbang Tingkat I Sulawesi Utara Tanggal 20 Oktober 1995, di Manado - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Utara di Manado - 1995 - Registrasi Tanah Desa |
