Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia

Hak kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer

Hak-Hak Konsumen

Pembaruan Agraria dan Hak Asasi Petani

Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Menghitung Objek dan Cara Pengajuan Keberatan Pajak

Berpihak Pada Manusia - Paradigma Nasional Pembangunan Indonesia Baru

Penyelesaian Hak Tanah Daerah Transmi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta - Dilengkapi : Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan PajakYang Berlaku Pada Departemen Kehakiman

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Benda Barang-Barang Yang Berkaitan Dengan Tanah Tahun 1996

OKUPASI AREAL HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) VIII (PERSERO) KEBUN TALUNSANTOSA DI KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG

PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

IMPLEMENTASI UU NOMOR 12 TAHUN 2006 PADA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENGELOLAAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN DAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG

TRANSFORMASI KOORDINAT PETA HAK GUNA USAHA DARI SISTEM LOKAL KE SISTEM NASIONAL (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN)

Pemberian Hak Atas Tanah Di Daerah Industri Pulau Batam Provinsi Riau Kepulauan

Analisis Yuridis Pembebanan Hak Atas Tanah Baru di Atas Tanah Hak Milik Dalam Hubungannya dengan Kepastian Hukum di Bidang Penanaman Modal

Pemahaman Tentang Hak Bersama (Hak Ulayat masyarakat Baduy Luar) dan Pergeseran Nilai yang mempengaruhinya

Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Bagi Utang Piutang yang Dijamin Dengan Sesuatu Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Status Hak Atas Tanah Pasca Konflik Etnis (Studi Tentang Kewenangan Pemerintah Kab.Sambas Dalam Menjaga Status Hak Atas Tanah yang di tinggalkan oleh pemiliknya sebagai akibat konflik etnis di kabupaten sambas,Propinsi Kalimanta Barat)