Sarasehan Peningkatam Akses RakyatTterhadap Sumberdaya Tanah Tanggal 13 oktober 1998 Di jakarta

Studi Buku Tanah Hilang Di Kantor pertanahan Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara

Buku Audio Visual

Majalah Sandi Edisi: XXXIII-2011: Membenahi Pendaftaran Tanah di Indonesia Melalui UU No.4/2011 Tentang Informasi Geospasial. Peningkatkan Disiplin Kerja dan Prestasi Kinerja Kanwil BPN DKI Jakarta.

pendidikan tinggi pertanahan di lingkungan akntor menteri negara Agraria/ Badan Pertanahan Nasional

MODEL PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH pERTANIANM MENJADI NON PERTANIAN (STUDI DI KABUPATEN SUKOHARJO)

Penelitian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pola-pola Kemitraan Inti Plasma.

paper Kebijakan Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Melalui Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia = Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Negatif Bertendens Positif = Telaahan Krisis Sistem Pendaftaran Tanah Positif Antara Peluang dan Tantangan = Memudarnya Partisipasi Lokal Vs Menguatnya Peran Kelompok Elit Dalam Ruang Kebijakan Negara: Progam PPAN Jasinga = Krisis Petugas Ukur Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah = Peran Kepala Desa/Lurah Dalam Pensertipikatan Tanah.

Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional.

Meretas Kembali Jalan Panjang Pertanahan di Indonesia

Peran Kantor Pertanahan dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin (Studi di Kab.Purworejo Prop.Jawa Tengah).

IMPLIKASI PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA MELALUI LEMBAGA PERADILAN TERHADAP KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3001 K/Pdt/2010)

EVALUASI PELAYANAN PERTANAHAN PADA HARI SABTU DAN MINGGU DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA BARAT

PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI AGUNAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI DESA UMBULREJO KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PELAKSANAAN KEGIATAN INVENTARISASI PENGUASAAN PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (Studi di Kelurahan Kandai Satu Kecamatan Dompu dan Desa Bara Kecamatan Woja)

PEMANFAATAN PERMODALAN YANG DIPEROLEH PASCA LEGALISASI ASET BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN KECIL (Studi di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju)

IMPLEMENTASI CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM TERKAIT DENGAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN DAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA

PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Studi di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau)

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah)