PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
Subjek: per
Subjek: per
 | PELAKSANAAN PENATAAN AKSES BERBASIS KEMITRAAN PADA LOKASI PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT PASCA REDISTRIBUSI TANAH (STUDI DI DESA MEREJEMEG, KECAMATAN MASNI, KABUPATEN MANOKWARI, PROVINSI PAPUA BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penataan Akses,Kemitraan,Peremajaan Sawit Rakyat |
 | MEKANISME, PROGRES, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH JALAN TOL PADANG-SICINCIN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Mekanisme,Progres,Permasalahan,Solusi,Pengadaan Tanah |
 | EVALUASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DENGAN MASYARAKAT ATAS TANAH EKS HGU PTPN VIII DI KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOGOR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penguasaan Tanah,Konflik Pertanahan,Kepemilikan Tanah |
 | USAHA TANI SKALA KECIL PASCA PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERTANIAN DI KALURAHAN TRIHARJO, KAPANEWON PANDAK, KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konsolidasi tanah pertanian,pendapatan usaha tani,luas minimum |
 | IMPLIKASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJARNEGARA TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN DAN PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - RT,RW Kabupaten BanjarnegaraLSD,pelayanan pertanahan,pelayanan perizinan |
 | PEMBANGUNAN BASIS DATA PERTANAHAN MULTIGUNA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Basis Data Pertanahan,Multiguna Layanan,Tertib Administrasi Pertanahan |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENANGANAN BERKAS PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG MEMILIKI PERBEDAAN LUAS ANTARA PENGAJUAN DENGAN HASIL UKUR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Permohonan Sertipikat,Perbedaan Luas,Luas Hasil Ukur |
 | ANALISIS PENERAPAN METODE PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH KLUSTER 4 DI KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - kualitas data pertanahan,Peningkatan Kualitas Data Pertanahan |
 | DAMPAK PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN WARUNG APUNG ROWO JOMBOR BERDASARKAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2041 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Waduk Rowo Jombor,Peraturan Daerah,Kesesuaian,Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang |
 | EVALUASI PELAKSANAAN DAN TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA AKUN MEDIA INSTAGRAM UNTUK INFORMASI PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT (STUDI PADA AKUN MEDIA INSTAGRAM @kantahkabkaranganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Informasi pertanahan,Instagram,Evaluasi |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA, DAN SOLUSI PENERAPAN SISTEM KPR DENGAN JAMINAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA KEPEMILIKAN RUMAH DI KECAMATAN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - KPR,Pertumbuhan Penduduk,Perumahan |
 | UJI AKURASI PETA DASAR PERTANAHAN PADA SISTEM REFERENSI GEOSPASIAL INDONESIA 2013 (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Uji Akurasi,Kebijakan Satu Peta,Peta Dasar Pertanahan |
 | PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DI KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA, PADA TAHUN 2017-2021 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penguasaan tanah,kawasan hutan,Perpres Nomor 88 Tahun 2017,hutan lindung,satwa alam laut |
 | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN APLIKASI OPEN SOURCE DI KALURAHAN MARGOLUWIH KAPANEWON SEYEGAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Administrasi Pertanahan Desa,Sistem Informasi Geo,System Development Life Cycle,SDLC,Pemerintah Kalurahan Margoluwih |
 | KESIAPAN MENUJU PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURBALINGGA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Elektronik,Kesiapan,Kendala,Solusi,Kantor Pertanahan |
 | PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI JALUR MEDIASI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sengketa Pertanahan,Mediasi,Litigasi,dan Non,Litigasi |
 | ALIH FUNGSI TANAH SAWAH KE NON PERTANIAN DI KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Alih fungsi,tanah sawah,non pertanian |
 | ANALISIS PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penertiban tanah telantar,peraturan pemerintah,pemegang hak |
 | DAMPAK PENGADAAN TANAH BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN FISIK, SOSIAL, DAN EKΟΝΟΜΙ (Studi Pada Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan tanah,Perubahan,Dampak |
 | DAMPAK PENETAPAN DESA WISATA TERHADAP PERUBAHAN KOMPONEN FISIK DAN NON FISIK DI DESA GENILANGIT, KECAMATAN PONCOL, KABUPATEN MAGETAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Desa wisata,Dampak Perubahan,Komponen Fisik dan Non Fisik |
