PENGARUH PAKET DEREGULASI 23 OKTOBER 1993 TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DENGAN LINGKUNGAN HUNIAN YANG BERIMBANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI.

REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM HUBUNGANNYA DENGAN TARAF HIDUP PETANI PENGGARAPNYA DI DATI II BLITAR PROPINSI JAWA TIMUR.

PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP KONVERSI DAN PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT DI KOTAMADYA YOGYAKARTA.

PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN NGANGLIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

ANALISIS PERKEMBANGAN KOTA TERHADAP POLA PENGGUNAAN TANAH DAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI KECAMATAN PALU TIMUR KOTAMADYA DATI II PALU.

FAKTOR DOMINAN YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA MINAT MASYARAKAT UNTUK MENDAFTARKAN AKTA PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAHNYA DI KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG.

PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENUNJANG TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN ALOR.

PENGARUH PENETAPAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.2 TAHUN 1992 TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.

Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal

Pedoman Sederhana Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan Untuk Pedesaan

Komentar Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UU No 4 Tahun 1996) dan Sejarah Terbentuknya

Hak Tanggungan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUHT

Petunjuk Mengajukan Gugatan Perdata.

PELAKSANAAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT SEKITARNYA DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN SAYEGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN AZAS KONTRADIKTUR DELIMITASI TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH.

PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN PRODUKTIF DAN USAHA-USAHA PENCEGAHANNYA DI KECAMATAN GAMPING KABUPATEN DATI II SLEMAN.

PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II AMBON.

SUATU TINJAUAN TERHADAP PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 DALAM PENERAPANNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU.

REDISTRIBUSI TANAH ABSENTEE DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN KULON PROGO.