Zonasi Penilaian Tanah Berdasarkan Pola Konversi Penggunaan Tanah, Sosial-Ekonomi, dan Lokasi di Kabupaten Ngawi.

'Tak Redam Dalam Rajutan Kebijakan': Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Agraria di Register 45 Mesuji Pasca Rekomendasi TGPF.

Politik Lokal, Elite Lokal dan Konsesi Pertambangasn : Perjuangan perempuan atas Akses Tanah di Kutai Kertanegara.

Potensi dan Kendala Penertiban Tanah Terlantar untuk Kesejahteraan Rakyat di Atas Tanah Hak Guna Usaha di Kabupaten Blitar.

Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pelayanan prima, Peningkatan Penanganan dan Konflik, serta Peningkatan Redistribusi Tanah untuk Sebesar-besarnya Kesejahteraan Rakyat'.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Tentang Penetapan Tanah Terlantar Sebagai Obyek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi di Kantor Wilayah BPN Prop.Banten).

Ketepatan Sasaran Penentuan Penerima Tanah Redistribusi di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah.

Risistensi Masyarakat Terhadap Progam Redistribusi Tanah di Desa Waluyoharjo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.

Larasita Sebagai Terobosan Pelayanan Pertanahan? (Studi di Kantor Pertanahan Kota Medan, Prop.Sumatera Utara).

Penataan Sistem Terusial Atas Sumber Daya Agraria di Prop.Sulawesi Tenggara.

Provil dan Valuasi Ekonomi Dapak Penambangan Batubara di Kalimantyan Timur.

Pemanfaatan Persamaan Regresi Linier Berganda untuk uji Rasionalitas Peta Zona Nilai Tanah.Studi Kasus di Desa Karang Lor Kecamatan Manyaran Kab.Wonogiri Jawa Tengah).

Uji Penggunaan Peta Deklinasi Magnetis dan Data Deflektis Vertikal untuk Mereduksi Azimuth Magnetis menjadi Azimuth Geodetis. (Studi di Kota Semarang).

Perbandingan Metode Bowditch dan Transit dalam penghitungan Poligon (Lokasi di Kabupaten Klaten Jawa Tengah).

Kajian Penetapan 3D Cadaster pada Mall di Bawah Lapangan Karebosi Kota Makassar Prop.Sulawesi Selatan.

Evaluasi Gambar Ukur Berkaitan dengan Jamaknya Peraturan dan Kaidahnya Pengukuran Kadastral. (Studi di Eks Karisidenan Semarang Jawa Tengah).

Makna Pembatasan Pengguna Tanah Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah di Propinsi Bali.

Eksistensi/Keberadaan Lembaga Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Bidang Pertanahan (Studi di Kantor Pertanahan Kota Semarang)

Pemanfaatan Areal Pencadangan Tanah di Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi.

Pengaburan batas Negara dan Upaya Pencegahannya di Wilayah Entikong Kab.Sanggau Kalimatan Barat.