PROGRAM KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KOTAMADYA BENGKULU.

PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA BEKAS PEMILIK TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN ABSENTEE DALAM RANGKA PELAKSANAAN LANDREFORM DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG.

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL MASYARAKAT TERHADAP MINAT PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN ILIR BARAT I KOTAMADYA PALEMBANG PROPINSI SUMATERA SELATAN.

PENGEMBANGAN BUDIDAYA TANAMAN TEH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI DI KABUPATEN KULON PROGO.

PERANAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI.

PEMUKIMAN KUMUH PINGGIRAN SUNGAI WINONGO SEBAGAI DAMPAK SEWA TANAH UNTUK BANGUNAN DI KECAMATAN TEGALREJO KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI TERHADAP PENDAPATAN PETANI DI KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN 1994/1995.

PENGARUH SISTEM PENDAFTARAN TANAH, TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DAN PENERAPAN PERATURAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK MENDAFTARKAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

PENGARUH JUMLAH PERMOHONAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH TERHADAP TUNGGAKAN BERKAS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL.

MANAJEMEN KEARSIPAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM PERTANAHAN TERHADAP MINAT PENSERTIPIKATAN TANAH DI DESA JATIMULYO KECAMATAN GIRIMULYO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO.

PENGARUH PEMAHAMAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PENERIMA SURAT KEPUTUSAN PEMERINTAH HAK MILIK TANAH TIMBUL TERHADAP PENDAFTARAN TANAH TIMBUL DI KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN DATI II INDRAMAYU.

PENGARUH SIKAP TERHADAP PARTISIPASI KEPALA DESA DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI.

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN GUNA MENUNJANG TERTIB PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN TAMALATE KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG.

HUBUNGAN NILAI LOKASI TERHADAP ALIH FUNGSI TANAH DI KOTA BATANG PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

PERANAN IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DALAM PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI KABUPATEN DATI II SITUBONDO.

PENGARUH PENGETAHUAN HUKUM PERTANAHAN KEPALA DESA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TNGKAT II BOGOR PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF DALAM MENUNJANG KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

REALISASI IZIN LOKASI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PAKET KEBIJAKSANAAN DAN DEREGULASI PERTANAHAN 23 OKTOBER 1993 DI KECAMATAN KLARI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG PROPINSI JAWA BARAT.

PENGARUH LATIHAN JABATAN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN.