
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH(PPAT) DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI - Prodiksus STPN - 2013 - Peralihan Hak Atas Tanah |
![]() | PERALIHAN HAK ATAS TANAH HASIL REDISTRIBUSI DI KABUPATEN MAMUJU - BPN RI STPN - 2016 - Peralihan Hak Atas Tanah |
![]() | Hak Pengelolaan Modul Anakan Dari M.K hukum Agraria Semester II - STPN - 2009 - Hak Pengelolaan |
![]() | "Eksistensi Pemanfaatan dan Prospek hak Pengelolaan"(Studi Terhadap Hak Pengelolaan(HPL) Nomor 1/Gelora Atas Nama Sekertariat Negara) - Program Pascasarjana Fakultas Universitas GadjahMada Yogyakarta - 2009 - Hak Pengelolaan |
![]() | "Konsepi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia" - Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung - 2003 - Hak Milik Atas Tanah |
![]() | Problematika Sertipikat Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung(Studi Putusan Perdata Nomor 25/PDT.G/2015/PN.TMG) - STPN - 2017 - Hak Pengelolaan,Perlindungan Hukum,Hak Guna Bangunan |
![]() | PROBLEMATIKA �HAK PRIORITAS� ATAS TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN (Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur) - BPN RI STPN - 2016 - Hak Prioritas |
![]() | Pelaksanaan Pembatalan Pendagtaran Hak Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Karena Putusan Pengadilan Tata Usaha negara (Studi Kasus Putusan PTUN nomor 38/G.TUN/1996.PTUNUPDG) - STPN - 2017 - Putusan pengadilan,Pembatalan pendaftaran Hak Atas Tanah,Surat Keputusan |
![]() | DINAMIKA IMPLEMENTASI HAK KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN DI KOTA SURABAYA - STPN - 2017 - Hak Pengelolaan,Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,Rumah Susun Bukan Hunian,Kota Surabaya |
![]() | Problematika Pemberian Hak Atas Tanah Asal Tanah negara bekas Sunan Grond(STudi di Desa Bendan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali provinsi Jawa Tengah) - STPN - 2017 - Pemberian Hak Atas Tanah,swapraja,Sunan Grond |
![]() | Respon Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Pemberian Hak milik Atas Tanah bekas Hak GOGOLAN TIDAK TETAP ( Studi Di desa Kalipecabean Kecamatan Candi kabupaten Sidoarjp provinsi Jawa Timur) - STPN - 2017 - Implementasi kebijakan,Respon masyarakat,Hak GOGOL |
![]() | IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2016 TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SEMARANG - STPN - 2017 - Hak Guna Bangunan,Implementasi,Penataan,relokasi,Pedagang Kaki Lima |
![]() | PEMERIAN HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL SEBUAH KAJIAN NORMATIF UNTUK KEADILAN BAGI MASYARAKAT EDISI REVISI - Buku Litera - 2015 - Pemberian HAK MILIK untuk RUMAH TINGGAL |
![]() | Mewujudkan Hak-Hak Rakyat Reformasi Penguasaan Tanah Dan Pengelolaan Hutan Di Indonesia - Panitia Konferensi Tenurial 2017 - 2017 - Hak Rakyat |
![]() | STRATEGI PELIBATAN MULTIPIHAK DALAM PELAKSANAAN PENDAFTRAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BIMA (STUDI DI DESA SUMI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA PROVINSI NTB) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pendaftaran Tanah,PTSL,Multipihak,Kolabarasi |
![]() | KERAGAMAN SISTEM HUKUM PERTANAHAN LOKAL TERHADAP PENDAFTARAN TANAH(STUDI PELAKSANAAN PRSL DI OHOI NGABUB DAN OHOI SATHEAN, KECAMATAN KEI KECIL, KABUPATEN MALUKU TENGGARA, PROVINSI MALUKU) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Tanah Adat,PTSL,Hak Komunal,Masyarakat Adat Kei |
![]() | PENYELESAIAN SENGKETA AKSES JALAN BIDANG TANAH PEKARANGAN(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN)SITI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Penyelesaian Sengketa,Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan,Fungsi Sosial Hak Atas Tanah |
![]() | STATUS HUKUM TERHADAP PEMECAHAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG SEDANG TERIKAT HAK TANGGUNGAN(STUDI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANGSIANTER, PROVINSI SUMATERA UTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Hak Tanggungan,Pemecahan Sertipikat Hak Atas Tanah,APHT,Kota Pematangsiantar |
![]() | STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH HAK KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT PANDUMAAN-SIPITUHUTA KABPUPATEB HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Problematika,Hak Komunal,Masyarakat Hukum Adat |
![]() | KONTROL KUALITAS HASIL PENGUKURAN PIHAK KETIGA PADA PENDAFTRAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2017 DI KABUPATEN SEMARANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - PTSL,Kontrol Kualitas,Pihak ketiga |