PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
 | PERCEPATAN REFORMA AGRARIA DALAM PENDAFTARAN TANAH TRANSMIGRASI GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN TERHADAP HAK ATAS TANAH TRANSMIGRAN - 2024 - Tanah Transmigrasi,Hak Atas Tanah,Percepatan Ref |
 | POLICY PAPER KAJIAN PENGADMINISTRASIAN TANAH ULAYAT UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT ( STUDI KASUS MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT) - 2024 - Tanah Ulayat |
 | Bhumi Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN - Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional - Pengelolaan Tanah Negara,Penentuan Model Nilai Tanah |
 | Tanah Hutan Rakyat: Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong - STPN Press - 2014 - Tanah Hutan Rakyat |
 | Mereka yang Dikalahkan: Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang - STPN Press - 2017 - Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat |
 | IMPLEMENTASI PERATURAN PENDAFTARAN TANAH WARIS OLEH NOTARIS - PT Refika Aditama - 2022 - Pendaftaran Tanah Waris,Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 |
 | PENGANTAR HUKUM TANAH NASIONAL - Thafa Media - 2017 - PENGANTAR HUKUM TANAH NASIONAL |
 | PENGERTIAN PENGATURAN DAN PERMASALAHAN TANAH NEGARA EDISI REVISI - Prenadamedia Group - 2018 - Tanah Negara,Permasalahan |
 | LEGALITAS DAN LEGITIMASI SURAT KETERANGAN TANAH : mengusahakan perlindungan hukum yang realitis terhadap penguasaan tanah secara sah di indonesia - Yayasan Pustaka Obor Indonesia - 2024 - Surat Keterangan Tanah,SKT |
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENDAFTARAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
(Studi di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lewokluok,Masyarakat Hukum Adat,Tanah Ulayat,Kawasan Hutan,Pendaftaran Tanah |
 | ANALISIS YURIDIS PENERTIBAN TANAH TELANTAR HAK GUNA BANGUNAN PT MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar,Tindak Lanjut |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENERTIBAN TANAH TELANTAR
(Studi Kasus Hak Guna Bangunan PT Tanah Mas Duaja di Kecamatan Tembalang. Kota Semarang, Jawa Tengah) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Telantar,Hak Guna Bangunan,Pelaksanaan |
 | PEMANFAATAN SERTIPIKAT TANAH HASIL PENDAFTARAN TANAH LINTAS SEKTOR BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA KALITENGAH KECAMATAN TENGAHTANI KABUPATEN CIREBON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah Lintas Sektor,UMKM,dan Pemanfataan Sertipikat Tanah |
 | PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PENGUASAAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) (STUDI KASUS DI DESA PED, KECAMATAN NUSA PENIDA. KABUPATEN KLUNGKUNG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi Pengawasan dan Pengendalian,Penguasaan Tanah Oleh WNA,Sewa,menyewa,Wilayah P |
 | PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAYONG UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,PTSL,Progres dan Problematika |
 | PENGGANTIAN TANAH KAS DESA YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG (Studi di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kas Desa,Proyek Pembangunan Jalan Tol Kediri,Tulungagung |
 | PROGRES, PERMASALAHAN, SOLUSI DAN DAMPAK LEGALISASI ASET TANAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Progres,Permasalahan,Solusi,Dampak,Legalisasi Aset Tanah Pemerintah Daerah |
 | SISTEM PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI KALURAHAN SUMBERARUM, KAPANEWON MOYUDAN, KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kas Desa; Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah,Regulasi; Pemangku Kepentingan |
 | Potensi Pemanfaatan Peta Bidang Tanah Produk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Menyelesaikan Problematika Penentuan Batas Wilayah Administrasi Kalurahan (Studi di Kalurahan Sumberarum dan Sumberagung, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Peta Bidang Tanah,Pendaftaran Tanah Sistematis Le,Batas Kalurahan |
 | PENATAUSAHAAN TANAH SULTAN GROUND DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO 33 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN KADIPATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penatausahaan,Tanah Sultan Ground,Problematika dan Solusi |
