OPTIMALISASI INOVASI LAYANAN PERTANAHAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang)

Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN CARA TATA CARA PERPAJAKAN (KUP) EDISI TERBARU

HUKUM PAJAK DAN ACARA PERPAJAKAN

UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP) ( UU RI NO. 7 TAHUN 2021)

PERPAJAKAN KONSEP, SISTEM DAN IMPLEMENTASI

PAJAK PENGHASILAN & PAJAK PERTAMBANGAN NILAI KONSEP DAN PENERAPAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.

Kejahatan di Bidang Perpajakan

Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan

Pengantar Ilmu Hukum Pajak

PEMERIKSAAN, INVESTIGASI, DAN PENYIDIKAN PAJAK

UNDANG-UNDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASAR UU NO. 12 TAHUN 1985

Praktikum Perpajakan

INTEGRASI LAYANAN PERPAJAKAN TANAH DI KABUPATEN BULELENG

PELAPORAN SPT ORANG PRIBADI DENGAN E-FORM DAN E-FILING

Pengantar Hukum Pajak

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan nasional Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak

Peran Dan Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Tentang Pajak Yang Dalam Pengalihan Dan Perolehan Hak Atas Tanah Pada Akta-Akta Yang Di Buat PPAT

EFEKTIVITAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERPUSAT TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi)