PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
Subjek: hukum
Subjek: hukum
 | UNDANG-UNDANG AGRARIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA - Pustaka Mahardika - 2025 - Hukum,Law |
 | HUKUM AGRARIA INDONESIA - Setara Press - 2016 - Hukum Agraria Indonesia |
 | IMPLEMENTASI PERATURAN PENDAFTARAN TANAH WARIS OLEH NOTARIS - PT Refika Aditama - 2022 - Hukum,Law |
 | PENGANTAR HUKUM ADAT - Pustaka Baru Press - 2025 - Hukum,Law |
 | PENGANTAR HUKUM PIDANA - PUSTAKABARUPRESS - 2023 - Ilmu Hukum Pidana |
 | PENGANTAR FILSAFAT HUKUM - Pustaka Baru Press - 2024 - Hukum,Law |
 | ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA - Pustaka Baru Press - 2024 - Hukum,Law |
 | HUKUM TATA NEGARA INDONESIA PEMIKIRAN DAN PRAKTIK KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN SEJARAH DAN NILAI-NILAI AUTENTIK BANGSA - Raja Wali Pers PT Raja Grafindo Persada - 2025 - Hukum,Law |
 | ASAS-ASAS HUKUM PIDANA EDISI KEDUA - Raja Wali Pers PT Raja Grafindo Persada - 2024 - Hukum,Law |
 | HUKUM ACARA PERDATA (DI LENGKAPI CONTOH SURAT KUASA, GUGATAN, REPLIK DAN DUPLIK) - PUSTAKABARUPRESS - 2023 - Hukum Acara perdata,Beracara |
 | HUKUM AGRARIA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH EDISI REVISI - PT Refika Aditama - 2007 - Hukum Pertanahan,Sejarah Pertanahan |
 | PENGANTAR ILMU HUKUM - Pustaka Baru Press - 2025 - Hukum,Law |
 | Hukum Agraria : Kajian Komprehensif - Kencana - 2012 - Hukum Agraria |
 | KONSTRUKSI ANGGAPAN PELEPASAN HAK (Rechtsverwerking) DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM - Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta - 2019 - Anggapan Pelepasan Hak,revlitsverwerking Pendaft,Konstruksi,Kepastian Hukum |
| SISTEM KOMUNALISASI DAN DISTRIBUSI PEMANFAATAN TANAH PEKULEN (STUDI DI KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH - Fakultas Hukum UGM - 2021 - Hukum dalam masyarakat,the living law,komunalisasi tanah,distribusi tanah,tanah pekule |
| ANALISIS KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH KASULTANAN YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sultan Ground,HGB,Kebijakan Perizinan,Kepastian Hukum,Tata Kelola Pemerintahan yang Bai |
| EFEKTIVITAS PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Efektivitas,ertipikat elektronik,kasus pertanaha,kepastian hukum,digitalisustATR,BPN |
| PROBLEMATIKA PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Pengganti,Pendaftaran Tanah,Kepastian Hukum,Elektronik,Kantor Pertanahan |
| ANALISIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH OBJEK LANDREFORM AKIRAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) (STUDI KASUS DI DESA OKO-OKO KECAMATAN POMALA KABUPATEN KOLAKA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redistribusi Tanah,Reforma Agraria,Peralihan Hak,Kepastian Hukum,Hukum Agraria |
| PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PEMANFAAΤΑΝ ΤΑΝΛΗ KALURAHAN (Studi Kasus di Kalurahan Caturtanggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penegakan Hukum,Penyalahgunaan,Pengawasan,Tanah Kalurahan |
