PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
 | IMPLEMENTASI LAYANAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR PROVINSI BALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Peralihan Hak Atas Tanah,Transformasi Digital,Layanan Elektronik,Kantor Pertanahan |
| PEMANFAATAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH UNTUK PENGEMBANGAN PENGELOLAAN GABAH (STUDI DI DESA GEBANGSARI, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pertanian,sertipikat hak atas tanah,pengelolaan,pemberdayaan petani,akses modal |
| IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi Kebijakan,Sertipikat Elektronik,Peralihan Hak Atas Tanah Elektronik |
| EVALUASI TERHADAP MONITORING BERKAS DALAM PROSES ALIH MEDIA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ELEKTRONIK MENGGUNAKAN APLIKASI SIAMEL (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Monitoring Berkas,Alih Media,Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik |
| ANALISIS BINGKAI MEDIA MASSA DALAM PEMBERIAN HOU, HGB, DAN HAK PAKAI DALAM DUA SIKLUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - framing media,kebijakan hak atas tanah,IKN,agenda setting,ekonomi politik media,respon |
| SISTEM TENURIAL MASYARAKAT FLORES TIMUR MEMBANDINGKAN KONSTRUKSI BUDAYA SUKU GORAN TOKAN DAN SUKULAMA YOKAN DALAM MEMPERSEPSIKAN SERTIPIKAT DAK ATAS TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sistem Tenurial,Sertipikat Hak Atas Tanah,Konstruksi Budaya,Masyarakat Adat,Flores Timur |
| ANALISIS KEBIJAKAN HAK ATAS TANAH PASCA BENCANA BANJIR BANDANG DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kebijakan Hak Atas Tanah,Banjir Bandang,Tata Ruang Wilayah,Relokasi,Kelurahan Rua,Kota |
| PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 29/6/2017/PTUN-PTK (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBURAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pencabutan Sertipikat Hak Atas Tanah,Putusan Peng,Penyelesaian Perkara,Sengketa Tanah Indonesia |
 | Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah - Kencana Prenada Media Group - 2011 - Hak Atas Tanah,Pendaftaran Tanah |
 | PERCEPATAN REFORMA AGRARIA DALAM PENDAFTARAN TANAH TRANSMIGRASI GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN TERHADAP HAK ATAS TANAH TRANSMIGRAN - 2024 - Tanah Transmigrasi,Hak Atas Tanah,Percepatan Ref |
 | Peranan Komparisi Akta Pejabat Pembuat AkTan Tanah Terhadap Kepastian Subyek Hak Atas Tanah Dalam Pendaftaran Tanah - Prodiksus PPAT STPN - 2017 - Hak Atas Tanah |
 | ANALISIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PTUN NO. 53/G/2020/PTUN.SBY) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pembatalan hak atas tanah,putusan pengadilan,penanganan kasus |
 | PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK KEPUH DI KELURAHAN KLITREN KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Peralihan Hak Atas Tanah,Pembangunan,Dampak |
 | ANALISIS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN PERMUKIMAN SUKU BAJO KELURAHAN ANAIWOI KECAMATAN TANGGETADA KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Suku Bajo,Hak Atas Tanah,Kepastian Hukum Wilayah |
 | PEMANFAATAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH PASCA LEGALISASI ASET PADA MASYARAKAT TRANSMIGRAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA DI DESA SRIDADI, KECAMATAN BUAY MADANG, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Legaliasai Aset,Literasi Finansial,Masyarakat Transmigran,Sertipikat Hak Atas Tanah |
 | Berakhirnya Hak Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA - Mandar Maju - 1989 - Hak Atas Tanah |
 | Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri - Aksara Baru/Sinar Grafika - 2013 - Penggunaan Hak Atas Tanah |
 | ANALISIS SPACIAL DAMPAK TERJADINYA TANAH TERINDIKASI MUSNAH DI KABUPATEN DEMAK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Banjir rob,Tanah,Analisis spasial,Sataus Hak Atas Tanah |
 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM AKSELERASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PARSIPASI MASYARAKAT (STUDIKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEBUMEN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pendaftaran Tanah,kebijakan,Bea perolehan Hak Atas Tanah,Akselerasi |
 | Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) - CV. Mandar Maju - 1990 - Hak Atas Tanah |
