PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
Subjek: daerah
Subjek: daerah
 | Widya Bhumi - Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional - 2006 - Otonomi Daerah,Konsolidasi Tanah |
 | UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH UU RI NO. 32 & 33 TAHUN 2004 - SL Media - 2011 - Peraturan,Undang,Undang Otonomi Daerah |
 | HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH MENGURAI PROBLEMATIKA PEMEKARAN DAERAH PASCA REFORMASI DI INDONESIA - Pustaka Pelajar - 2021 - Problematika Implementasi Pemerintahan daerah |
 | ANALISIS PERMASALAHAN PENATAUSAHAAN ASET TANAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Aset tanah,Barang Milik Daerah,Penatausahaan |
 | PENGAMANAN ASET TANAH BELUM BERSERTIPIKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Aset Tanah,Pengamanan,Pemerintah Daerah |
 | PROGRES, PERMASALAHAN, SOLUSI DAN DAMPAK LEGALISASI ASET TANAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Progres,Permasalahan,Solusi,Dampak,Legalisasi Aset Tanah Pemerintah Daerah |
 | DAMPAK PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN WARUNG APUNG ROWO JOMBOR BERDASARKAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2041 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Waduk Rowo Jombor,Peraturan Daerah,Kesesuaian,Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang |
 | PROBLEMATIKA DAN ALTERNATIF SOLUSI PERCEPATAN SERTIPIKASI ASET TANAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR (Studi Di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Problematika,Percepatan Sertipikasi,Aset Tanah Pemerintah Daerah |
 | ANALISIS KONFLIK AGRARIA VERTIKAL DAN HORIZONTAL (STUDI KASUS PERMASALAHAN TANAH DI TOBELO RABUPATEN HALMAHERA UTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konflik Agraria,Kepastian Hukum,Pembanguan Daerah,Kesejahteraan Masyarakat |
 | STRATEGI PENGUATAN HAK TANAH BEKAS ENCLAVE DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - daerah bekas enclave,status tanah,penguatan hak |
 | Hukum Penataan Ruang Dan Penataan Tanah Dalam konteks UUPA-UUPR-UUPPLH - PT. RajaGrafindo Persada - 2016 - Tata Ruang,Perencanaan Daerah,TGT |
 | Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan - Pustaka Pelajar - 2003 - Otonomi Daerah |
 | RANCANG BANGUN WEBGIS MANAJEMEN ASET PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TAPANULI UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - webgis,manajemen aset,pemerintah daerah,integrasi data |
 | STRATEGI KOLABORASI ANTARA KANTOR PERTANAHAN DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN SERTIPIKASI ASET PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI KABUPATEN JEMBER) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Aset Pemerintah Daerah,Sertipikasi Aset,Pemerintah Kabupaten Jember,Kantor Pertanahan Kabupaten Jember,5M |
 | TUGAS PEMERINTAH KONSEP, TEORI, PRAKTIK - PT Elex Media Komputindo - 2022 - Pemerintah Daerah |
 | Perkembangan Pemerintahan di Daerah - Liberty Yogyakarta - 2002 - Pemerintahan,Daerah |
 | PEMBAHARUAN DESA MENCARI BENTUK PENATAAN PRODUKSI DESA - Lapera Pustaka Utama - 2004 - Pemerintahan Daerah |
 | KAPITA SELEKTA MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH EDISI REVISI - CV. Fokusmedia - 2003 - Politik Pemerintahan Daerah |
 | TELADAN DAN PANTANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH - Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan UGM - 2003 - Tata Pemerintahan,Reformasi,Otonomi Daerah |
 | PERCONTOHAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA - Rineka Cipta - 1998 - Pemerintah Daerah Indonesia |
