Kegiatan Kediklatan Triwulan 1 tahun 2013. Efektivitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam Struktur Organisasi Lokal. Penerapan Pelayanan Publik di Era Otonomi Daera.

Meraih Sistem Manjemen Mutu ISO 9001:2008. Kegiatan Kediklatan Triwulan II Tahun 2013. Pengembangan Prinsip Reinventing Government Dalam Upaya Mewujudkan Profesionalisme Widyaiswara.

Setelah Meraih Manejemen Mutu ISO 9001:2008, What's Next ?. Kegiatan Kediklatan Triwulan III (Juli-September) tahun2013.

Kegiatan Kediklatan Triwulan (Januari-Maret) Tahun 2014. Pemimpin Perubahan Melalui Diklat PIM Pola Baru. Manajemen Kelas Dalam Sistem Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

Kegiatan Kediklatan Triwulan II (April-Juni) tahun 2014. Membangun Strategi Komunikasi Dalam Penerapan Kebijakan Publik.

PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN PEMERINTAH Dl BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 Dl KABUPATEN SRAGEN

EVALUASI GAMBAR UKUR HASIL PENGUKURAN BIDANG TANAH SECARA SPORADIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN

EVALUASI PASCA PEMBERIAN IZIN LOKASI DI KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

KAITAN STRUKTUR PENGUASAAN TANAH SAWAH DENGAN PENDAPATAN PETANl DI KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Evaluasi Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2003 di Kabupaten Semarang Prop,Jawa Tengah.

Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kering Untuk Pengembangan Usaha Pertanian Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

'Petani Penggarap dan Pengusaha Perkebunan': Dinamika Penguasaan dan Konflik Pertanahan dalam Kasus Reklaming Lahan di Bandar Betsy, Kabupaten Simalungun,Sumatera Utara.

Hak Kepemilikan dan Penguasaan Atas Tanah Pulau-pulau Kecil di Prop.Sulawesi Selatan.

Perkembangan konflik yang terjadi dan strategi penyelesaian konflik di Tapos Kab.Bogor.

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Persiapan Menuju Administrasi Pertanahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Tinjauan Sekilas Tentang UUPA, Pelaksanaan dan Masalahnya, Pembangunan dan Konflik Pertanahan (Sebuah Surbonasi Masyarakat Lokal dan Petani), Membangun Sistem Informasi Petanahan Untuk Kantor Pertanahan, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dalam Hukun Tanah Nasional, Land Registration in Developing Countries: Advantages And Disadvantages

Buku Pintar Perencanaan dan Penganggaran Desa

Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia

Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945

Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional

Pemberian Hak Atas Tanah Perairan Kota Banjarmasin Kaslimantan Selatan