PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN PEMERINTAH Dl BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 Dl KABUPATEN SRAGEN

EVALUASI GAMBAR UKUR HASIL PENGUKURAN BIDANG TANAH SECARA SPORADIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN

EVALUASI PASCA PEMBERIAN IZIN LOKASI DI KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

KAITAN STRUKTUR PENGUASAAN TANAH SAWAH DENGAN PENDAPATAN PETANl DI KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Evaluasi Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2003 di Kabupaten Semarang Prop,Jawa Tengah.

Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kering Untuk Pengembangan Usaha Pertanian Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

'Petani Penggarap dan Pengusaha Perkebunan': Dinamika Penguasaan dan Konflik Pertanahan dalam Kasus Reklaming Lahan di Bandar Betsy, Kabupaten Simalungun,Sumatera Utara.

Hak Kepemilikan dan Penguasaan Atas Tanah Pulau-pulau Kecil di Prop.Sulawesi Selatan.

Perkembangan konflik yang terjadi dan strategi penyelesaian konflik di Tapos Kab.Bogor.

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Persiapan Menuju Administrasi Pertanahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Tinjauan Sekilas Tentang UUPA, Pelaksanaan dan Masalahnya, Pembangunan dan Konflik Pertanahan (Sebuah Surbonasi Masyarakat Lokal dan Petani), Membangun Sistem Informasi Petanahan Untuk Kantor Pertanahan, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dalam Hukun Tanah Nasional, Land Registration in Developing Countries: Advantages And Disadvantages

Buku Pintar Perencanaan dan Penganggaran Desa

Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia

Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945

Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional

Pemberian Hak Atas Tanah Perairan Kota Banjarmasin Kaslimantan Selatan

Pemberian Hak Atas Tanah Perairan Sungai di Kota Banjarmasin

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Konflik Pertanahan Sebuah Kaca Benggala - Problematika Hukum Tanah Perkebunan di Era Otonomi Daerah - Menyimak Potensi Perlunya Pengkajian Tentang Marine Cadastre di Indonesia - Kadaster Digital Terpadu (Integrated Digital Cadaster) - Pendidikan Tehnologi Informasi di STPN - Peranan Informasi Pertanahan Dalam Otonomi Daerah.

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Aspek Hukum Konsolidasi Tanah Dalam Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan - Pergeseran Politik Pertanahan di Indonesia - Pemberlakuan Kebijakan Otonomi Daerah Dengan menghormati Nilai-nilai Budaya Daerah berdasarkan Amanat Konstitusi - Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Dala Rangka Antipasi Sengketa Batas Wilayah Administrasi Bank Supported Land Titling Projects.

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian : Antara Harapan dan Fakta - Pemberia izin lokasi dalam otonomi daerah di bidang pertanahan (Kpres Nomor 34 tahun 2003) - Pengaturan Pertanahan di Daerah Istimiwa Yogyakarta - Pengelolaan Tanah Kas Desa - Asisten Surveyor Berlisensi Alumni DI-PPK STPN Mungkinkah Diberdayakan.

WIGYA BHUMI: MAJAL ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Otonomi sdaerah: Upaya Mewujudkan Keadilan Sosial Bidang Pertanahan - Pelaksanaan Konsulidasi Tanah Untuk Pembangunan Wilayah Kota - Menuju Pengintegrasian Sistem Informasi dan Manjemen Pertanahan Nasional - Penyesuaian Penguasaan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah(Sebuah Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang) - Misteri Kapital, Misteri atau Memang Solosi ?.