URBAN 2050 LEDAKAN PERKOTAAN DI INDONESIA KARENA MOBILITAS PENDUDUK DAN KEBIJAKAN POROS MARITIM

PROFIL KEPENDUDUKAN PEMBANGUNAN LAMPUNG

SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP ( STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR )

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai - Sebuah Pendekatan Negosiasi

Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar adat

RENCANA KERJA PENINGKATAN KINERJA PEMETAAN MASALAH PERTANAHAN PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU

PLURALISME HUKUM SUMBER DAYA ALAM DAN KEADILAN DALAM PEMANFAATAN TANAH ULAYAT

MEMAHAMI & MENEMUKAN JALAN KELUAR DARI PROBLEM AGRARIA & KRISIS SOSIAL EKOLOGI

DINAMIKA KONFLIK DALAM TRANSISI DEMOKRASI

Land Acquisition - An Examination of The Principles of Law Governing the Compulsory Acquisition or Resumption of Land in Australia and New Zealand

HUKUM SAKRAL DAN HUKUM SEKULER STUDI TENTANG KONFLIK DAN RESOLUSI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

EVALUASI KESESUAIAN LAHAN & PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN

SENGKETA SIPADAN-LIGITAN MENGAPA KITA KALAH

TATA RUANG MASYARAKAT BADUY

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM COMMON LAW, CIVIL LAW DAN SOCIALIST lAW

MENINJAU ULANG PENGATURAN HAK ADAT

KONSISTEN PENERAPAN POLA RUANG PENETAPAN STATUS TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA BANJARBARU DAN KABUPATEN BANJAR

STRATEGI PELIBATAN DAN PERAN PARA PIHAK DALAM PENERAPAN APLIKASI SIAP PADA PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL DI KABUPATEN KARANGANYAR (STUDI PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM WOSUSOKAS DAN JEMBATAN KRAGAN)

DAMPAK PENGGUNAAN BANDARA INTERNATIONAL JAWA BARAT (BJIB) TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT