SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP ( STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR )

RANCANGAN KONSOLIDASI TANAH TERHADAP "TANAH TUTUPAN" SEBAGAI PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN BANTUL

KUASA EKSKLUSI DILEMA PERTANAHAN DI ASIA TENGGARA

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai - Sebuah Pendekatan Negosiasi

Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar adat

RENCANA KERJA PENINGKATAN KINERJA PEMETAAN MASALAH PERTANAHAN PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU

evaluasi alih fungsi lahan pada kawasan lindung di Kec.kejajar Kab.wonnnosobo Prop.Jawa Tengah

pengorganisasian petani miskin dalam upaya peningkatan produksipertanian di kab.madiun prop.jawa timur

Peranan BPN dalam Pembinaan dan Pengawasan PPAT/PPATS di Kantah Kota Jakarta Barat Prop.DKI Jakarta

PLURALISME HUKUM SUMBER DAYA ALAM DAN KEADILAN DALAM PEMANFAATAN TANAH ULAYAT

MEMAHAMI & MENEMUKAN JALAN KELUAR DARI PROBLEM AGRARIA & KRISIS SOSIAL EKOLOGI

DINAMIKA KONFLIK DALAM TRANSISI DEMOKRASI

Laporan penelitian Pelayanan Keliling sertifikasi tanah di kabupaten karanganyar

Peranan PPAT Sementara dibandingkan dengan PPAT dalam proses pendaftaran tanah di Kab Boyolali Prop.Jawa tengah

Land Acquisition - An Examination of The Principles of Law Governing the Compulsory Acquisition or Resumption of Land in Australia and New Zealand

HUKUM SAKRAL DAN HUKUM SEKULER STUDI TENTANG KONFLIK DAN RESOLUSI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

EVALUASI KESESUAIAN LAHAN & PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN

SENGKETA SIPADAN-LIGITAN MENGAPA KITA KALAH

TATA RUANG MASYARAKAT BADUY

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM COMMON LAW, CIVIL LAW DAN SOCIALIST lAW