PANDUAN LENGKAP SPSS 26

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BERBASIS WEB MENGGUNAKAN GOOGLE MAPS DAN MAPBOX API

Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah

KONFLIK TANAH ULAYAT DAN PLURALISME HUKUM : HILANGNYA RUANG HIDUP ORANG MELAYU DELI.

THE WISDOM OF SUNDAYS PENCERAHAN YANG MENGUBAH HIDUP, DARI ACARA BINCANG-BINCANG SUPER SOUL

PERENCANAAN PENDIDIKAN KONSEP DAN KAJIAN PENDEKATAN MANPOWER PLANNING

KLASIFIKASI TANAH DI INDONESIA

MELANCONG KE LAUT TAT KELOLA PARIWISATA MARITIM INDONESIA

WILAYAH ADAT , HIDUP KAMI

THE PROFESSIONAL : LYNDON B. JOHNSON

Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan Volume 2 No. 1 Mei 2016: Penataan hubungan hukum dalam penguasaan dan pemilikan serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria; Politik hukum pengelolaan perkebunan berbasis prinsip-prinsip hak asasi manusia; Integrasi penataan pertanahan dalam kerangka penataan wilayah pesisir dan lahan atas terpadu; Bertani diantara himpitan tambang; Integrasi sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan one map policy; Computer assisted mapping potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna mendukung perlindungannya; Kajian upaya pengendalian penggunaan tanah di kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah; Assessment sales ratio, suatu alat pengukur kinerja penetapan NJOP.

Undang-Undangh Rep[ublik Indonesia Nomor; 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

KETAHANAN WILAYAH DI KEPULAUAN TENGAH NUSANTARA

PETUNJUK PRAKTIS MENULIS BUKU

PESISIR GUNUNGKIDUL

MEMBANGUN INOVASI DI ERA PANDEMI

MENUJU KOTA TANGGUH DI SUNGAI CODE YOGYAKARTA PERENCANAAN INTEGRATIF PERKOTAAN DENGAN PENDEKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA

KETIDAKEFEKTIFAN PENGATURAN PENGUASAAN TANAH WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

POLITICAL WILL PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA