EKSISTENSI SISTEM PEWARISAN WNI KETURUNAN TIONGHOA DAN TIMUR ASING (STUDI DI KOTA MEDAN)

ZONASI KAWASAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN ASPEK TATA GUNA TANAH

Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional

Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia II - Kurikulum Untuk Abad ke 21

Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000

Indonesian Journal of Geography Volume 46, No.2 December 2014: Spatio temporal analysis of land use change for supporting landslide exposure assesment; Determination of coastal belt in the disaster prone area; Impacts of land cover change on climate trend in Padang Indonesia; Analysis community's coping strategies and local risk governance framework in relation to landslide; Agricultural loss caused by 2007 Sidoharjo's flood and its house-hold impact; An examination of the determinants of the mode of transport to primary health facilities in a developing region; Characterization of jos city road network, Nigeria; Evaluating the integrated environmental management of munici-pal solid waste in Osaka City, Japan; The livelihood analysis in Merapi prone area after 2010 eruption.

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN UNGARAN KAB. DATI II SEMARANG.

PENENTUAN KOORDINAT MEJA DIGITASI METODE DUA LINGKARAN

Pemgembangan Koperasi (Kumpulan Karangan)

Pendidikan Wawasan Kebangsaan (tantan

Kamus Kebumian - A Glossary of Geosiences and Geotechnology (Indonesia-Inggris dan Inggris-Indonesia Terbitan Kelima)

STUDI KEMAMPUAN ALAT UKUR THEODOLIT WILD T-0 SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH

EVALUASI PELAKSANAAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL

STUDI TENTANG ANGGOTA POKMASDARTIBNAH DALAM PERWUJUDAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KAB. BANTUL

PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH DI DESA TERTINGGAL DESA NGLOBO KEC.JIKEN KAB.BLORA

STUDI TENTANG STATUS DOS PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH AYELIAS (AYDS) MENURUT UUPA DI KAB.BANGLI PROV. BALI

Tanggung jawab dan kedudukan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap surat kuasa pembebanan hak tanggungan (SKMHT)

EVALUASI PELAKSANAAN PRONA Dl DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR

EVALUASI PELAKSANAAN LAND OFFICE COMPUTERIZATIONDALAM RANGKA PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTORPERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERANAN PETA PENDAFTARAN DALAM UPAYA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA