PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: wawancara
KATA KUNCI: wawancara
 | TINJAUAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERTANAHAN KADASTER LENGKAP JAKARTA (KAKAP JAKARTA) SEBAGAI RASIC LAYER DATA GEOSPASIAL TERINTEGRASI UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Studi Kasus Kota Administrasi Jakarta Barat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sistem Informasi Administrasi Pertanahan,Integrasi Data Geospasial: Pembangunan Berkelanjut,LAAF KAKAP Jakarta |
| STRATEGI PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN ASET JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pensertipikatan aset,jalan kabupaten,strategi pelaksanaan,Kabupaten Karo,aset daerah |
| PENERAPAN KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - kebijakan pertanahan,Warga Keturunan Tionghoa,diskriminasi,hak milik,Daerah Istimewa Yogyakart |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JASA PERANTARA KANTOR PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)/NOTARIS DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kualitas Pelayanan,Pendaftaran Tanah,Jasa Perantara,PPAT Persepsi Masyarakat |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - persepsi masyarakat,sertipikat elektronik,layanan pertanahan,digitalisasi |
| IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Maros) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,PISL,Implementasi Kebijakan,Pertanahan |
| ANALISIS PROSES INTEGRASI DATA GEOSPASIAL MELALUI GEOPORTAL KLATEN DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM SATU DATA KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Integrasi Data Geospasial,Geoportal Klaten,Satu Data Klaten,5M,Pengelolaan Data Spasial |
| PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA MENUJU PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Penataan Kelembagaan di Kelurahan Ngampilan Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pekerjaan Layak,Penataan Kelembagaan,Pertumbuhan Ekonomi,Reforma Agraria,Tujuan,Pembangunan Berkelanjutan,TPB |
| REDISTRIBUSI TANAH SEBAGAI INSTRUMEN PENGUATAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH PETANI (STUDI DI DESA TALANG BELIDO DAN DESA MEKAR JAYA, KECAMATAN SUNGAI GELAM, KABUPATEN MUARO JAMBI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redntribusi Tanah,Eks HGU,Kepemilikan Tanah,Kepastian Hakunt |
| PENINGKATAN KUALITAS DATA SPASIAL BIDANG TANAH TERPETAKAN (KW 1,2 DAN 3) TERIDENTIFIKASI TUMPANG TINDIH DI KELURAHAN MIROTO, KECAMATAN SEMARANG TENGAH, KOTA SEMARANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Bidang Tanah Terpetakan,Kualitas Data,Tumpang Ti |
| PERKEMBANGAN PASAR TANAH DAN SEBARANNYA DI KALURAHAN NOGOTIRTO KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - infrastruktur,pemukiman,transaksi tanah,spasial |
| PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA DALAM PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN LELE BERBASIS POTENSI LOKAL DI DESA KUJANGSARI, KECAMATAN LANGENSARI, KOTA BANJAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Pemberdayaan Masy,Potensi Lokal,Budi Daya Ikan Lele |
| PENYELESAIAN BIDANG TANAH BERSERTIFIKAT YANG TUMPANG TINDIH PASCA PENETAPAN KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kota Lengkap,tumpang tindih,efektivitas,pertanahan,sertipikat |
| PROBLEMATIKA PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK AKIBAT KETERBATASAN KUALITAS DATA DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kualitas Data Pertanahan: Sumber Daya Manusia,Sertipikat Tanah Elektronik Pengadaan Tanah |
| RESOLUSI KONFLIK PERTANAHAN UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNIT 2 KANCI CIREBON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Resolusi konflik,konflik pertanahan,Pembangkit Listrik Tenaga Uap |
| PERSEPSI PETUGAS DAN MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi,Persepsi,Sertipikat Elektronik |
| DAMPAK AKSES REFORMA AGRARIA MELALUI USAHA PEMBUATAN GENTENG TERHADAP KONDISI EKOLOGIS (Studi di Desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Akses Reforma Agraria,Usaha Gent |
| PROSES PELAKSANAAN PENATAAN ASET PADA TANAH TIMBUL DI DESA DOROREJO, KECAMATAN TAYU, KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penataan Aset,Tanah Timbul,Identifikasi Indikatif Tanah Objek Reforma Agraria |
| PROBLEMATIKA PENYIAPAN SERTIFIKASI HAKIM PERTANAHAN DAN TATA RUANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN DI INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang,Kompetensi Hakim,Pemberdayaan Hakim |
| PELAKSANAAN ALIH MEDIA SURAT UKUR PADA LAYANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Modernisasi Layanan Pertanakan,Alih Media,Surat Ukur,Strategi |
