DEAGRARIANISASI RUMAH TANGGA PERTANIAN AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN KEBIJAKAN PENGENDALIANNYA DI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI KERAPATAN ADAT NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT

PEMANFAATAN DATA PERTANAHAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN VERIFIKASI BUKTI KEPEMILIKAN DALAM PROSES GANTI RUGI AKIBAT LUMPUR SIDOARJO

PERAN KELOMPOK MASYARAKAT SADAR TERTIB PERTANAHAN (Pokmasdartibnah) DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PRONA

PENGARUH PEMBANGUNAN JALUR JALAN LINTAS SELATAN TERHADAP PERKEMBANGAN HARGA TANAH DI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

MOTIVASI MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH SPORADIK DI KELURAHAN KAMPUNG JAWA KECAMATAN TONDANO UTARA KABUPATEN MINAHASAPROVINSI SULAWESI UTARA

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK MELALUI PROGRAM LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROGRAM (LMPDP) DI KELURAHAN SUDIANG RAYA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR PROPINSI SULAWESI SELATAN

The Sage handbook Of Qualitative Research 2 Edisi Ketiga

Menjadi Orang Tua Efektif Petunjuk Terbaru Mendidik Anak Yang Bertanggung Jawab

EVALUASI KESESUAIAN TANAH UNTUK PENGEMBANGAN TANAMAN TEH SEBAGAI UPAYA PENDAYAGUNAAN TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN PETANI DI DESA BANGBAYANG KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN DATI II CIAMIS.

Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945

Warta edisi 106, 04 maret- 10 maret 2014: Artis Cantik Dalam Pusaran Korupsi Wawan.

Alfred Russel Wallace - Kiprah dan Karyanya sebagai Ilmuwan Sosial

PENGGUNAAN SERTIPIKAT TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT DALAM UPAYA MEMENUHI KEBUTUHAN USAHA BIDANG INDUSTRI KECIL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Notaris/PPAT Aries Djoko Sujono Kab.Bantul

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus PT Sawit Arum Madani dan PT Bina Peri Permai Makmur Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar)

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)