Mitos Tambang Untuk Kesejahteraan Pertarungan Wacana Kesejahteraan dalam Kebijakan Pertambangan

Bela Negara

Prophetic Education

Hukum dan Kekuasaan Relasi Hukum, Politik dan Pemilu

Strategi Pembelajaran Kewarganegaraan

Majalah Mingguan Warta perUndang-Undangan Arcandra Tahar Soal Kewarganegaraan Hentikan Perjalanan Arcandra sebagai menteri

Undang-Undang Pajak Ketentuan umum Dan Tata Cara perpajakan KUP

Telaah Kritis Teori Negara Hukum : Konstitusi dan Demokrasi dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD-1945

Dasar-Dasar Pendidikan Pancasila Dan Pendidikan kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan PKN Untuk Perguruan Tinggi

dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya

Negara Minus Nurani Esai-Esai kritis Kebijakan Publik

Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah - Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis

Kewargaan Negara Polstradem-Hankamnas - Politik dan Strategi Nasional Demokrasi di Indonesia Politik dan Strategi Pertanahan dan Keamanan Nasional

Memaknai Masyarakat Sipil Sebagai The Commons: Transisi dan Aksi dalam Tata Kelola Sumber Daya = Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sda = Potensi dan Permasalahan Pulau Sangiang Sebagai Obyek Tanah Terlantar = Sengketa Pemilikan Tanah Antara TNI dan Warga Masyarakat di Urutsewu Kebumen = Perjuangan Islam Untuk Menata Ketidakadilan Penguasaan dan Pemilikan Sumber Daya Agraria di Indonesia = Tanah dan Multikulturalisme Warga Moro-moro dalam Membangun Pertanahan Atas Konflik Lahan di Register 45 Mesuji Lampung

PEMANFAATAN DATA PERTANAHAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN VERIFIKASI BUKTI KEPEMILIKAN DALAM PROSES GANTI RUGI AKIBAT LUMPUR SIDOARJO

PERAN KELOMPOK MASYARAKAT SADAR TERTIB PERTANAHAN (Pokmasdartibnah) DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PRONA

Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi

PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI KABUPATEN ALOR (Studi Kasus di Pulau Kepa Desa Alor Kecil Kecamatan Alor Barat Laut)

Gainning Ground? Rights and Property in south Africa Land Reform