JURNAL PERTANAHAN: Telaahan Kritis Terhadap Hak-hak Individual Atas Tanah dan kaitannya dengan pemperlaukan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang menurut perspektif Hukum Tanah Nasional- Penerapam Standar pelayanan minimal di badan pertanahan Nasional republik indonesia- Perjanjian bagi hasil pertanian dalam perspektif distributif Land Reform- Strategis mereduksi konflik melalui perluasan lapangan kerja dalam bingkai reforma Agraria- Perebutan ruang kawasan konservasi(Studi Kasus konflik agraria masyrakat sekitar/dalam kawasan taman nasional ujungkulon banten)- Kedudukan HMRS,HGU,HGB,dan hak Pakai sebagai obyek wakaf berdasarkan UU no.41 tahun 2004 (studi telaahan menurut perspektif Hukum Islam)- Menulusuri jejak konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan umum- Kajian mengenai hak tanggungan menurut undang-undang nomor 4 tahun 1996- Wakaf menurut hukum pertanahan.

Sepak Terjang Abraham Samad : Pendekar pemberantas korupsi yang paling ditakuti dan disegani

Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia

KAJIAN TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI KAWASAN PESISIR PANTAI CAMPLONG KECAMATAN CAMPLONG KABUPATEN SAMPANG

Hukum Perwakafan Di Indonesia

Bhumi Penentuan Model Nilai Tanah Untuk Penetapan Harga Dasar Tanah di Kabupaten Klaten Prop.Jateng - Kadaster Tiga Dimensi (D3) Dalam Pengaturan Pemanfaatan Ruang di Atas Tanah - Pengaruh Gempa Bumi Tahun 2006 Terhadap Perataan Jaringan Pada Kerangka Dasar Kadastral Nasional Orde3(Studi Kasus Pengukuran KDKN Orde 3 tahun 2007 di Kabupaten Gunung Kidul Prop.DIY - Pengaturan Wewenang Pengelolaan Tanah Negara - Tanah Negara :Sejarah Pengaturan - Mengembangkan Wakaf Tanah Jangka Waktu Tertentu Untuk Mengoptimalkan Fungsi Ekonomi Tanah(Kajian Normatif Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf) - Perspektif Petani Miskin Terhadap Progam Redistribusi Tanah dan Legalisasi Pantai Kec.Puring Kab.Kebumen - Kebudayaan dan Masyarakat Agraria - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform - Membangun Tanpa Menggusur.

Tata Cara Mengurus Segala Macam Surat Rumah dan Tanah

PENGELOLAAN DAN STATUS TANAH YANG DIPERUNTUKKAN UNTUK MASJID DI LINGKUNGAN PERUMAHAN (STUDI DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT)

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF (Studi di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat)

IMPLIKASI PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF TERHADAP PENYELESAIAN SERTIPIKASI TANAH WAKAF DI KOTA GORONTALO

Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf

Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan tanah wakaf di negara kita

Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Wakaf