Atlas Tumbuhan Obat Indonesia

Status Hak dan Pembebasan Tanah Edisi Kedua

Wapres: Pendamping atau Pesaing? Pernanan wakil Presiden dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional

Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah

TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA DATI II YOGYAKARTA.

PENDAFTARAN TANAH WAKAF DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH WAKAF DI KOTAMADYA DATI II YOGYAKARTA.

APLIKASI PEMETAAN FOTOGRAMETRIS UNTUK MENDUKUNG PETA PENDAFTARAN TANAH DI KAB. DATI II PURWAKARTA PROP. JAWA BARAT.

Politik Hukum Agraria

STUDI KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN ANTARA PETANI TRANSMIGRAN SWAKARSA DENGAN TRANSMIGRASI UMUM BERDASARKAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN DI UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI II BUNGAMAS V/A KECAMATAN KIKIM KABUPATEN LAHAT.

PENGARUH KESADARAN HUKUM WAKIF DAN NADZIR TERHADAP PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN MUARA DUA KABUPATEN ACEH UTARA.

PEMANFAATAN PETA PERTANAHAN DALAM PENETAPAN DAERAH ZONE INDUSTRI DI KECAMATAN CEMPAKA KAB. PURWAKARTA PROP. JAWA BARAT (STUDI KASUS).

Teori-Teori Politik 1 Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya

Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten Atau Kota di Indonesia

TINJAUAN HAK ATAS TANAH UNTUK PERWAKILAN ASING DI PROPINSI DKI JAKARTA.

SERTIFIKASI TANAH WAKAF SEJAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BENGKALIS DAN PELAKSANAANNYA SESUAI DENGAN CATUR TERTIB PERTANAHAN.

PERANAN PERWAKAFAN TANAH MILIK DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN BIDANG KEAGAMAAN DI KOTAMADYA DATI II PALEMBANG.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI DATI II KOTAMADYA BUKITTINGGI PROP. SUMBAR.

KESADARAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF TERHADAP PENDAFTARAN PERWAKAFAN TANAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI KAB. DATI II SLEMAN

Membagi Warisan (Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW edisi revisi