Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kepala Daerah Istimiwa Yogyakarta

Pengakuan dan perlindungan Hukum Hak Penguasaan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan Adat.-Ilmu Agraria Lintas disiplin: Tinjauan Filsafat Ilmu.-Merancang Metode Penelitian Agraria Lintas disiplin.-Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi (kajian terhadap putusan MK No. 35/PUU-X/2012; putusan MK No.50/PUUX/2012;dan putusan MK No.3/PUU-VIII(/2010)

Contoh Akta Notaris dan Akta di bawah Tangan: Buku VII

Contoh Akta Notaris dan Akta di Bawah Tangan : Buku VIII

Akibat Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi - Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Daily Conversation Liviing Inglish 3

IMPLEMENTASI PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

Pengelolaan Keuangan Badan Pertanahan Seri VIII Perpajakan

Gereja-Gereja Bersejarah di Indonesia

Radikalisme Masa Petani Orde Baru

Sejarah Indonesia Modern

Laporan Penyelenggaraan Diskusi Nasional VII Penggunaan Tanah Berencana dan Pembangunan - Tanggal 24 s/d 26 Nopember 1982

OKUPASI AREAL HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) VIII (PERSERO) KEBUN TALUNSANTOSA DI KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG

Wasiat HB IX YOGYAKARTA KOTA REPUBLIK

Matematika Teknik

MPN Dalam Catatan Revisi UUJN, Arahnya Kemana ? Nomor 9.93VIII

Susunan purus IPPAT BPN dalam Rapor Merah Nomor 8.92.VIII

Blangko Dalam Masalah BPN & IPPAT Dalam Aksara Nomor 4.88.VIII

PP. Ini: Pernyataan Sutjipto,SH Tidak Berdasar PP.Ini dalam Sorotan Nomor 1.85.VIII

Diklat PPAT "Pertempuran" Baru Pasal 15.2.f nomor 7.79.VII