KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SEBAGAI PENGGANTI SURAT KETERANGAN TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

PEMETAAN KELURAHAN LENGKAP DALAM MENUNJANG PENDAFTYARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI KELURAHAN LEMBANG, KECAMTAN BANGGAE, KABUPATEN MAJENE, PROVINSI SULAWESI BARAT

URGENSI PENGUATAN HAK ATAS TANAH DRUWE DESA DI DESA BELANCAN KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

Hak Pengelolaan Tanah Pelabuhan Menurut Sistem UUPA

Pembebasan Tanah Adat Menurut Versi UUPA Dalam Pembangunan Daerah Dan nasional

Pandangan Dan Sikap UUPA Dalam Pembangunan Hukum Agraria Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Dan Peranan Yang Diharapkan Dari Pemerintah Daerah

Makalah AP PARLINDUNGAN Berkaitan dengan UUPA dan Hak Atas Tanah

Kerangka Acuan Diskusi ilmiah Pelaksanaan Dari UUPA Landerform Indonesia Pada pelita IV

Karangan Tentang Hak Tanggungan Yang Essensi Dari UUPA

Pandangan Kritis Berbagai Aspek dalam Pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria di Daerah Jambi

Hak Pengelolaan Menurut SISTEM UUPA Undang Undang Pokok Agraria

Komentar Atas Undang Undang Pokok Agraria

Komentar Atas Undang-Undang pokok Agraria

Berbagai Aspek Pelaksanaan U.U.P.A

Hak Tanah Pelabuhan Menurut SISTEM UUPA

Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria

Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah

Eksistensi Hak Adat Kenan Masyarakat Hukum Adat Moy Di Kecamatan Sentani Barat Kabupaten Jayapura Propinsi Irian Jaya Ditinjau Dario Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

MINAT MASYARAKAT TERHADAP PERSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN YAPEN SELATAN KABUPATEN YAPEN WAROPEN PROVINSI IRIAN JAYA

EKSISTENSI SULTAN GROUND DI DESA CATURTUNGGAL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960