Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kantor PPAT Hendi Rusinanto, S.H

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Rangka Pendaftaran Tanah di Indonesia Setelah Berlakunya UUPA

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Praktik Hibah Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah

Tindakan PPAT Dalam Menyikapi proses Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar

Tindakan PPAT Dalam Menyikapi Proses Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar

PARADOKS PERLAWANAN PETANI

Gambaran Hukum Pertanahan Di Provinsi Kalimantan Timur

PENYELESAIAN SENGKETA AKSES JALAN BIDANG TANAH PEKARANGAN(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN)SITI

KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SEBAGAI PENGGANTI SURAT KETERANGAN TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

PEMETAAN KELURAHAN LENGKAP DALAM MENUNJANG PENDAFTYARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI KELURAHAN LEMBANG, KECAMTAN BANGGAE, KABUPATEN MAJENE, PROVINSI SULAWESI BARAT

URGENSI PENGUATAN HAK ATAS TANAH DRUWE DESA DI DESA BELANCAN KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

Hak Pengelolaan Tanah Pelabuhan Menurut Sistem UUPA

Pembebasan Tanah Adat Menurut Versi UUPA Dalam Pembangunan Daerah Dan nasional

Pandangan Dan Sikap UUPA Dalam Pembangunan Hukum Agraria Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Dan Peranan Yang Diharapkan Dari Pemerintah Daerah

Makalah AP PARLINDUNGAN Berkaitan dengan UUPA dan Hak Atas Tanah

Kerangka Acuan Diskusi ilmiah Pelaksanaan Dari UUPA Landerform Indonesia Pada pelita IV

Karangan Tentang Hak Tanggungan Yang Essensi Dari UUPA

Pandangan Kritis Berbagai Aspek dalam Pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria di Daerah Jambi

Hak Pengelolaan Menurut SISTEM UUPA Undang Undang Pokok Agraria

Komentar Atas Undang Undang Pokok Agraria