Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami proses konsolidasi sistem demokrasi di Indonesia) Dilengkapi Dengan Naskah Lengkap Amandemen UUD 1945

Sistem Nasional

Pancasila Dasar Falsafah Negara

Konstitusi Indonesia : UUD 1945 dan Amandemen I, II, III, dan IV Plus Piagam Jakarta, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, UUDS 1950, dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

TEORI DAN HUKUM KONSTITUSI

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Kedudukam Politik hukum Agraria Dalam Menunjang Pembangunan Nasional Sebagai pengamalan pancasila dan UUD 1945

Pancasila dan UUD 1945

Pendidikan Integratif

Gagasan Negara Hukum Yang Demokratis

Polemik Ekonomi Pancasila Pemikiran dan Catatan, 1965-1985

Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat : Untuk Pembangunan Kepentingan Umum

Telaah Kritis Teori Negara Hukum : Konstitusi dan Demokrasi dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD-1945

Dasar Pancasila Dalam Perdebatan Suatu Kilas Balik Pertarungan politik Dalam Sidang-Sidang BPUPKI, Konsituante Dan MPR Reformasi

Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi

PELAKSANAAN KEGIATAN INVENTARISASI PENGUASAAN PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (Studi di Kelurahan Kandai Satu Kecamatan Dompu dan Desa Bara Kecamatan Woja)

DAMPAK KEGIATAN INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (IP4T) TERHADAP LEGALISASI ASET PERTANAHAN (Studi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Pengisian Jabatan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945

Perkembangan Hukum Agraria dan Politik Hukum Tanah Nasional

Legitimasi Perubahan Konstitusi - Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945