PEMANFAATAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT PETANI DI KECAMATAN PARON, KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR

PENERAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN (SPOPP) DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN

PENGELOLAAN WEDI KENGSER DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STUDI TENTANG HARGA TANAH DI KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA KAUMAN KECAMATAN SINE KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

PENSERTIPIKATAN TANAH GUNA PENINGKATAN AKSES PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

Adat-Istiadat Orang Rembong di Flores Barat

PENETAPAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

Aspek-Aspek Hukum BUUD/KUD Dalam Gerak Pelaksanaannya

Perspektif Masyarakat Hukum Adat dan Kapitalisasi Tanah Adat di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura Provinsi Papua

PELAKSANAAN HAK TANGGUNGAN DI BANK SYARIAH

NEGARAISASI DALAM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA DI ATAS TANAH ULAYAT (STUDI KASUS DI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT)

PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN PASCA KONFLIK ETNIS DI SAMBAS TAHUN 1999

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN INFORMASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

EFEKTIVITAS PENGENDALIAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN MELALUI IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI KABUPATEN SLEMAN

Ideas at Work

Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara 1

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

KEHILANGAN DAN KETERSEDIAAN PANGAN SEBAGAI AKIBAT PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI WILAYAH IBUKOTA KABUPATEN KULON PROGO DAN SEKITARNYA

�STUDI ANALISIS MANFAAT PERKEBUNAN TEBU TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKITAR JALAN DAENDELS KABUPATEN PURWOREJO�