JURNAL PERTANAHAN: Telaahan Kritis Terhadap Hak-hak Individual Atas Tanah dan kaitannya dengan pemperlaukan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang menurut perspektif Hukum Tanah Nasional- Penerapam Standar pelayanan minimal di badan pertanahan Nasional republik indonesia- Perjanjian bagi hasil pertanian dalam perspektif distributif Land Reform- Strategis mereduksi konflik melalui perluasan lapangan kerja dalam bingkai reforma Agraria- Perebutan ruang kawasan konservasi(Studi Kasus konflik agraria masyrakat sekitar/dalam kawasan taman nasional ujungkulon banten)- Kedudukan HMRS,HGU,HGB,dan hak Pakai sebagai obyek wakaf berdasarkan UU no.41 tahun 2004 (studi telaahan menurut perspektif Hukum Islam)- Menulusuri jejak konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan umum- Kajian mengenai hak tanggungan menurut undang-undang nomor 4 tahun 1996- Wakaf menurut hukum pertanahan.

Jurnal Pertanahan: Reforma Agraria (Antara Peluang dan Tantangan)- Pendayagunaan Tanah Terlantar Melalui Reforma Agraria: Solusi Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Serta Pengurangan Konflik Agraria- Redistribusi Tanah (Antara Harapan dan Kenyataan)- Kebijakan Pendayagunaan Tanah Terlantar dengan Pola Kemitraan Inti Plasma- Telaahan Krisis Materi Muatan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Suatu Kajian Dalam Rangka Mempersiapkan Rancangan Perubahan PP No. 24 tahun 1997- Telaah TeknisPengamanan (Perlindungan Hukum) Tanah Aset Pemerintah Jawa Barat Berdasarkan UU No.24 tahun 1997)- Hak Ulayat Wilayah Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak di Manokwari dan suku Moi Sorong

Perubahan Sosial di Yogyakarta

PEMANFAATAN FOTO UDARA DAN CITRA QUICKBIRD UNTUK EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN TAHUN 1995 - 2005

OPTIMALISASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN DI BIDANG PERTANAHAN SESUAI DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 DI KABUPATEN KULON PROGO

Eliana Serial Anak-anak Mamak

OKUPASI AREAL HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) VIII (PERSERO) KEBUN TALUNSANTOSA DI KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG

Macan Asia : Tokoh-tokoh Politik Asia yang Desegani Amerika dan Sekutunya

Ayah Keduaku

APLIKASI AUTODESK MAP 2004 DAN MICROSOFT EXCEL 2003 UNTUK PEMETAAN NILAI TANAH BERBASIS HARGA PASAR DI KECAMATAN SRAGEN KABUPATEN SRAGEN

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung Daya Saing Nasional- Mengurai Benang Kusut Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997- Penerapan Corporate Social Responsibility sebagai instrumen penataan Ruang Kawasan Pedesaan- Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah Pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sukabumi- Pelurusan Tugas Fungsi dan Kewenangan PPAT Ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional- Strategi Percepatan Legalisasi Aset Melalui Optimalisasi Sumberdqaya Manusia Pengukuran- Lembaga Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2012

MANAJEMEN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN TUGU TITIK DASAR TEKNIK PENGUKURAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULONPROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Buku Pintar Toefl : Pengantar Pembahasan Strategi dan Pelatihannya

Pembetukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif

Mixed Methodology : Mengkombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif

Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan sendir(Gagasan pembentukan UU Begadaian) - Permasalahan Yuridis yang timbul terkait lisensi merek terkenal - Penerapan norma dan asas-asas Hukum Adat dalam praktik pidana perdata - Eksistensi hukum delik adat dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di malukuntengah - Efektifitas penegak hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga - Kebijakan pidana mati terhadap perempuan - Asas keseimbangan dalam konsep rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidada - Perlunya menanamkan budaya antikurupsi dalam diri anak sejak usia dini - Bantuan hukum golongan tidak mampu dalam perkara perdata di pengadilan negeri yogyakarta - Asylum seekers in japan : A Hard road - Pengaturan pajak daerah di prop.Daerah Istimiwa Yogyakarta - Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di kabupaten sleman- Akibat pemilihan Forum dalam kontrak yang memuat klausula arbritase - Integrasi Mediasi dalam sistem peradilan: Studi komparatif mediasi pengadilan indonesia dan jepang.

Wasiat HB IX YOGYAKARTA KOTA REPUBLIK

Mikro Ekonomi Teori Pengantar

Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia - Modern Arbitration Legeslation Acomparison Between Autralian And Indonesia - Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas - Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia - Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan - Waralaba Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia - Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional - Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu - Pemberdayaan Terhadap Kinerja AnggotanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Jawa Barat - Kearifan LokalMasyarakat Tau Taa Wana Bulang Dalam Mengkonservasi Hutan di Prop.Sulawesi Tengah - Asa Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-undang Migas dan Ketenagalistrikan - Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Acaman Kerusakan di Yogyakarta - Legeslasi Fikih Ekonomi Perbankan Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah.

Jurnal Mimbar Hukum : Analisis kritik terhadap putusan mahkamah konstitusi nomer 36/PUU-X/2012 - Faktor Historis, sosiologi, politik, dan yuridis dalam penyusunan RUU HAP - Reforma Agraria paradigma pancasila dalam penataan kembali politik Agraria Nasional - Masalah keadilan pelaksanaan kewajiban virus sharing dalam sistem IHR - Perjanjian kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur publik - Kajian penguatan komonitas intelijen daerah - Suprogate mother dalam perspektif Hukum pidana Indonesia - Anti-terrorism legal framework in Indonesia Its development and challenges - The implemantation of natural disaster management progam in Indonesia between 2007 and 2013 - Creditor protection within corporate group insulvensy - Public policy Violation under new york convention - Intellektual property law in indonesia after 2001 - United kingdom and usa's legisi ations to clear historic contamination - The reform of corruption eracadication in Indonesia the prismatic law in the recont context.