Menembus Arus: Gerakan Mahasiswa dan Perspektif Reformasi dari Lampung

The Power Of Imagination

Meretas Jalan Perdamaian di Tanah Papua

Tampilkan Jati Dirimu - 25 Petunjuk Berkomunikasi dengan Baik

Teori-Teori Holistik (Organismik-Fenomenologis)

Seluk Beluk Masyarakat Kota (Pusparagam Sosiologi Kota cdan Ekologi Sosial)

Kelompok Kekerasan dan Bos Lokal di Era Reformasi

Kewiraan Untuk Mahasiswa

Tsunami - Kejadian, Penjalaran, Daya Rusak, Dan Mitigasinya

Proses Pengambilan Keputusan di Empat Desa Jawa Barat

Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga (Suatu Pengantar)

"Monarki Yogya" Inkonstitusional?

Ekonomi Regional - Teori dan Aplikasi

Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi

Menepis Standar Ganda: Membangun Saling Pengertian Muslia-Kristen

Geografi Kota dan Desa

Birokrasi Dalam Masyarakat Modern

Metode Analisis Teks dan Wacana

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung Daya Saing Nasional- Mengurai Benang Kusut Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997- Penerapan Corporate Social Responsibility sebagai instrumen penataan Ruang Kawasan Pedesaan- Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah Pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sukabumi- Pelurusan Tugas Fungsi dan Kewenangan PPAT Ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional- Strategi Percepatan Legalisasi Aset Melalui Optimalisasi Sumberdqaya Manusia Pengukuran- Lembaga Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2012