Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang

STUDI PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA UUPA DI KAB.DATI II DILI

STUDI PELAKSANAAN KONSULIDASI TANAH PERKOTAAN DI DESA AMANAH KEC.AMANAH KAB. DATI II MALUKU TENGAH

Hukum Bangunan (Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia

Prosiding: Sumatera, Lingkungan dan Pembangunan: Yang Lalu, Sekarang dan Yang Akan Datang, Bogor 16-18 September 1992) - Yves laumonier

Rencana Tugas Belajar Tenaga Teksnis Yang Mempunyai Dasar Pendidikan Sarjana Muda Tahun 1977-1985

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 UNTUK PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA Dl KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Tinjauan pelaksanaan pendaftaran akta pemberian hak tanggungan di kantor pertanahan setelah berlakunya undang-undang hak tanggungan

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Perana Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah-tanah yang Belum Terdaftar

STUDI PERBANDINGAN PERMOHONAN PEKERJAAN PENGUKURAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 (Kasus di Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Gunung Kidul)

Pengelolaan Tanah Negara Bekas Hak Guna Usaha Perkebunan Besar yang Berakhir Jangka Waktunya di Propinsi Sumatera Utara.

Dasar-Dasar Hukum Perumahan

Contoh-Contoh Kontrak, Rekes Surat Rekes dan Surat Resmi Sehari-hari Jilid 2

EKSISTENSI DAN STATUS TANAH PEKARANGAN DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

Akibat Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi - Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

PELAKSANAAN IZIN LOKASI SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1999 DI KANTOR PERTANAHAN XABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4TAHUN 1998 Jo. NOMOR 6TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERTAN HAK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN BANDUNG