Reformasi Pertanahan - Pemberdayaan Hak-hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hamkam, Teknis, Agama dan Budaya

PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SETELAH PEMBANGUNAN JALAN TOL DI KEC.LEMAHABANG KAB.BEKASI PROP.JAWA BARAT TAHUN 1989 - 1994

Sistem Politik Indonesia (Kestabilan, Peta Kekuatan Poliktik dan Pembangunan)

REALISASI IZIN LOKASI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PAKET KEBIJAKSANAAN DAN DEREGULASI PERTANAHAN 23 OKTOBER 1993 DI KECAMATAN KLARI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG PROPINSI JAWA BARAT.

Pendidikan Pancasila Buku Pegangan Kuliah

Nefertari Sang Ratu Heretik

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan

Hak Tanggungan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUHT

Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dari masa ke masa

Menggugat Keistimewaan Jogjakarta

Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia

Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam periode berlakunya undang-undang Dasar 1945

Program IDT dan Perekonomian Rakyat Gugus Nusa enggara

Responsivitas Kebijakan Publik

HAK-HAK ATAS TANAH ADAT DAN PELAKSANAAN ADMINISTRASINYA SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI KABUPATEN DAERAH DATI II SRAGEN.

PENDAFTARAN PERWAKAFAN TANAH MILIK SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KABUPATEN DATI II TEGAL.

PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UU NOMOR 5 TAHUN 1960) DI PROPINSI TIMOR-TIMUR.

Hukum Kondominium Dalam Tanya Jawab

Kamus Sosiologi