IVALUASITERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENINGKATAN HAK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 DIKANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG PROPINSIJAWA TIMUR

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pengaruh Pengembangan Obyek Pariwisata Waduk Sermo Terhadap Penggunaan Tanah Dan Kondisi Sosial Ekonomi Di Desa Hargowilis Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Produktivitas Pegawai Kantor Pertanahan Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah

Studi Tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Asal Tanah Negara Di Kabupaten Pandeglang Propinsi Jawa Barat

PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN TINGKAT KELURAHAN STUDI DI KELURAHAN PANJER KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWATENGAH

MINAT MASYARAKAT TERHADAP PERSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN YAPEN SELATAN KABUPATEN YAPEN WAROPEN PROVINSI IRIAN JAYA

EKSISTENSI SULTAN GROUND DI DESA CATURTUNGGAL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM UPAYA PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF DIKABUPATEN MAJALENGKA PROPINSIJAWA BARAT

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT SEKITARNYA DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

STUDI TENTANG PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KELURAHAN BATANG BERUH KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI PROPINSI SUMATERA UTARA

PENGARUH PERKEMBANGAN FISIK KOTA TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

STUDI TENTANG PENSERTIPIKATAN TANAH SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTA RA

TINJAUAN PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN DENGAN SISTEM KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1998 PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH

PENGARUH KUALIFIKASI KARYAWAN DAN PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA MAGELANG

PERAN APARAT DESA DALAM PROSES PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN KLATEN TENGAH KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

REKLAMASI PANTAI DI KECAMATAN FAKFAK KABUPATEN FAKFAK PROPINSI IRIAN JAYA

HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI DENGAN PRESTASI KERJA PEGAWAI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH

STUDI MENGENAI PENDAPATAN DAERAH DARI BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR