IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN DI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN EDISI REVISI

HUKUM AGRARIA SENGKETA PERTANAHAN PENYELESAIANNYA MELALUI ARBITRASE DALAM TEORI DAN PRAKTIK

Politik dan Hukum Agraria

SISTEM HUKUM INDONESIA PRINSIP-PRINSIP & IMPLEMENTASI HUKUM DI INDONESIA

LOGIKA KEILMUAN PENGANTAR SILOGISME DAN INDUKSI

HUKUM SURAT BERHARGA GENERASI SATU, DUA DAN TIGA

PROBLEMATIKA DAN SOLUSI TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG (Studi di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri)

ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI KELURAHAN SUMBERAGUNG, KAPANEWON MOYUDAN, KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAMPAK PEMANFAATAN TANAH KAS DESA SEBAGAI DESA WISATA KAMPOENG MATARAMAN BAGI PEMERINTAH DESA SERTA MASYARAKAT

INTISARI HUKUM ADAT INDONESIA DALAM KAJIAN KEPUSTAKAAN

POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN ΤΑΝΛΗ BERDASARKAN RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG

KESESUAIAN DAN KETIDAKSESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG CENTRAL BUSINESS DISTRICT TELUK KENDARI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEMUDAHAN IZIN BERUSAHA

PEMANFAATAN SERTIPIKAT TANAH HASIL PENDAFTARAN TANAH LINTAS SEKTOR BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA KALITENGAH KECAMATAN TENGAHTANI KABUPATEN CIREBON

PROBLEMATIKA DAN DAMPAK INVESTASI KEBUN JAGUNG OLEH PT BINTUNIAGRO PRIMAPERKASA (BAPP) DI DISTRIIK KEBAR KABUPATENTAMBRAUW PROVINSIPAPUABARAT

PEMANFAATAN SERTIFIKAT TANAH UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KERAJINAN GENTENG DI KALURAHAN MARGOLUWIH

PROBLEMATIKA PERAN PEJABAT PEMBUAT AΚΤΑ TANAH DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK MELALUI JUAL BELI DI KABUPATEN PURBALINGGA (Studi di Kantor Notaris Selaku PPAT Charenina Dewirani, S.H,. M.Kn.)

PENGGANTIAN TANAH KAS DESA YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG (Studi di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri)

ANALISIS KETIDAKSESUAIAN ANTARA PENGGUNAAN TANAH DENGAN RDTR DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUBAHAN KONDISI LINGKUNGAN FISIK DI KECAMATAN MLATI

EVALUASI PETUGAS PENILAI DALAM MELAKSANAKAN PENILAIAN UNTUK RUMAH TINGGAL DENGAN PENDEKATAN BIAYA UNTUK NJOP PBB-P2 DI KOTA SURABAYA (STUDI BADAN PENDAPATAN DAERAH, KOTA SURABAYA)

PENATAUSAHAAN TANAH SULTAN GROUND DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO 33 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN KADIPATEN