
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Penerapan Pasal 9 UU No, 56 PRP tahun 1960 Sehubungan Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian di Kabupaten Tabanan - Universitas Brawijaya - 2009 - Penerapan Pasal |
![]() | Aspek Prosedural Pada Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ( Studi Terhadap Proyek Pengembangan Lahan Gambut Satu Juta Hektar ) - Universitas Lambung Mangkurat - 2006 - Aspek Prosedural |
![]() | Status Hukum Tanah Hak Pengelolaan Akibat Perpanjangan Hak Guna Bangunan yang Terbit Lebih Dahulu Sebelum Lahirnya Hak Pengelolaan (Analisis terhadap perpanjangan Haka Guna Bangunan PT.Indobuildco) - Universitas Indonesia - 2005 - Status Hukum |
![]() | Pemberian Hak Milik di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam dan Peralihannya Kepada Pihak Lain - Universitas Batan - 2009 - Pemberian Hak Milik |
![]() | Konstruksi Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah dan Rumah dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Cabang Purwokerto - Universitas Jendral Soedirman - 2009 - Kunstruksi Hukum |
![]() | Kajian Luas Untuk Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran Tanah Menggunakan Citra IKONOS Pan-sharpened - Universitas Gadjah Mada - 2010 - Dasar Pendaftaran Tanah |
![]() | Pemetaan Penggunaan lahan Dengan Menggunakan Citra Quickbird Guna Evaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kota ( Studi Bagian Wilayah Kota XII Cinere, Kota Depok ) - Universitas Gadjah Mada - 2008 - Pemetaan Pengguna Lahan |
![]() | Pola Ketersediaan dan Serapan Fosfor Padi Lokal Pada Agroekosistem Pesawahan Pasang Surut di Kalimantan Selatan - Universitas Lambung Mangkurat - 2004 - Ketersediaan dan Serapan |
![]() | Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Umum Dalam Pembangunan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa di Kabupaten Wonogiri - Universitas Sebelas Maret - 2008 - Kebijakan Pengadaan Tanah |
![]() | Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman (di Kabupaten Balangan) - Universitas Lambung Mangkurat - 2010 - Pengadaan Tanah |
![]() | Pemahaman Masyarakat Terhadap Progam pdaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan umum (Studi Kasus di desa Tegalsari Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Propinsi Jawa tengah) - Universitas Gadjah Mada - 2001 - Pemahaman Masyarakat |
![]() | Implementasi Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 (Studi Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Mojokerto) - Universitas 17 Agustus - 2009 - Peraturan Presiden |
![]() | Konsinyasi Ganti rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah untuk pembangunan proyek jalan TOL Semarang - Solo di Kabupaten Semarang) - Universitas Diponegoro - 2010 - Ganti Rugi Pengadaan Tanah |
![]() | Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Ganti Rugi Pengadaan Tanah Proyek Tempat Pembuangan Sampah akhir (TPA) Blondo di Kelurahan Bawen,Kecamatan Bawen,Kabupaten Semarang - Universitas Diponegoro - 2006 - Pengadaan Tanah |
![]() | Faktor - faktor yang Dapat Menimbulkan Sertifikat Ganda (Overlapping) Terhadap Satu Bidang Tanah (Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Serang ) - Universitas Jayabaya - 2007 - fFaktor Sertipikat Ganda,Faktor Setipikat Ganda |
![]() | Implementasi Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat Pada Era Otonomi Daerah (studi kasus kantor pertanahan kota pontianak - Universitas Tanjungpura - 2010 - Manajemen Pertanahan |
![]() | Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jala Lingkar Kota Oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri - Universitas Slamet Riyadi - 2010 - Pengadaan Tanah |
![]() | Pelaksanaan Keputusan Presidebn Republik Indonesia No,55 tahun 1993 dalam pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus di Kota Denpasar) - Universitas 17 Agustus - 2004 - Pelaksanaan Keputusan Presiden |
![]() | Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Konawe Utara - Universitas Hasanudin - 2010 - Pelaksanaan Pengadaan Tanah |
![]() | Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1998 Tentang Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanahan Kepada Masyarakat Khususnya Permonohan Sertifikat Melalui Pengakuan Hak di Kabupaten Banyuwangi - Universitas 17 Agustus - 2003 - Instruksi Menteri |