Peran Serta Masyarakat Dayak di Dusun Serukan Kecamatan Samalantan terhadap Pelestarian Hutan Lindung Gunung Vandreng Sebagai Obyek Wisata di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat

Pengaruh Reformasi Administrasi dan Lingkungan Masyarakat Terhadap realisasi penerimaan Pads

Kedudukan Surat Bupati Sintang Nomor 593/130/iv-Bappeda tanggal 16 juni 2008 dikaitkan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan pertanahan lainnya terhadap kepentingan serta hak-hak Masyarakat pemilik Tanah Kabupaten Sintang

Posisi Hukum Institusi Badan Pertanahan Nasional Sebagai tergugat Dalam Sengketa Pertanahan pada Pengadilan Negeri di Serang

Pengaruh Dimensi Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pemohon Sertifikat Tanah Melalui Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur

Implementasi Kebijakan Pelayanan Sertipikat massal Swadaya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro

Implikasi Otonomi Daerah Pelaksanaan Desentralisasi Bidang Pertanahan

Status Hak Atas Tanah Pasca Konflik Etnis (Studi Tentang Kewenangan Pemerintah Kab.Sambas Dalam Menjaga Status Hak Atas Tanah yang di tinggalkan oleh pemiliknya sebagai akibat konflik etnis di kabupaten sambas,Propinsi Kalimanta Barat)

Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Permohonan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

analisis Produksivitas Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Jawa Tengah Ditinjau Dari Silang Budaya

Kajian status Tanah Dihubungkan dengan Rencana Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Minahasa

Penjualan Lelang Dalam Menjamin Hak-hak Kreditur Memeganh Hak Tanggungan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Purwokerto di Kantor Pelayanan Piutang dan lelang Negaga (KP2L) Purwokerto

Pelindungan Hukum terhadan Kegiatan Pertambangan Batuba

Pengaruh Kemampuan Lurah Terhadap Kualitas Pelayanan Pendaftaran Tanah di Kecamatan Betoambari Kota Bau-bau

Hubungan Motivasi Kerja Gaya Kepemimpinan Pendidika dan Pelatihan Dengan Kinerja Pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga

Implementasi Hak Menguasai Atas Tanah oleh Negara Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sesuai Dengan Prinsip Kepentingan Umum

Manjemen Strategis Pengelolaan Sumberdaya Hutan Studi Kasus di Perum Perhutani KPH Blora

Implementasi Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 Terhadap Pembangunan Polder di kelurahan Air Hitam Kota samarinda

Kepemilikan Atas Satuan Rumah Susun Sebagai Objek Jaminan

Pengawasan Transfer Dana Elektronik dalam Perspektif Undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana Pencuician Uang dan Rekomondasi FATF