Pembatalan dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Pengganti (Studi Kasus Pembatalan Sertipikat Putusan MA No.987 K/PDT/2004)

Pemodelan Nilai Tanah di Kawasan Bayangan (SHADOW ZONE)

Penyediaan Tanah Untuk Pemukiman di Kabupaten Kendal Studi Kasus Pengkaplingan Tanah Di Kelurahan langenharjo

Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian di Atas Hak Pakai Oleh Orang Asing ditinjau Dari Sudut Undang-undang Pokok Agraria

Analisis Kenerja Pengelolaan Bagian Kearsipan pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional propinsi Jawa Tengah

Analisis Kualitas Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang

Pelanggaran Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Tegal

Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Bagi Utang Piutang yang Dijamin Dengan Sesuatu Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Pengaruh Motivasi,Insentif,dan Disiplin Kerja Tarhadap Pruduktivitas Kerja Pegawai Seksi Pengukuran dan Pendsaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes

Pengaturan ijin lokasi dalam penatagunaan tanah oleh pemerintah kabupaten kota dengan berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004

Peran Serta Masyarakat Dayak di Dusun Serukan Kecamatan Samalantan terhadap Pelestarian Hutan Lindung Gunung Vandreng Sebagai Obyek Wisata di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat

Pengaruh Reformasi Administrasi dan Lingkungan Masyarakat Terhadap realisasi penerimaan Pads

Kedudukan Surat Bupati Sintang Nomor 593/130/iv-Bappeda tanggal 16 juni 2008 dikaitkan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan pertanahan lainnya terhadap kepentingan serta hak-hak Masyarakat pemilik Tanah Kabupaten Sintang

Posisi Hukum Institusi Badan Pertanahan Nasional Sebagai tergugat Dalam Sengketa Pertanahan pada Pengadilan Negeri di Serang

Pengaruh Dimensi Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pemohon Sertifikat Tanah Melalui Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur

Implementasi Kebijakan Pelayanan Sertipikat massal Swadaya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro

Implikasi Otonomi Daerah Pelaksanaan Desentralisasi Bidang Pertanahan

Status Hak Atas Tanah Pasca Konflik Etnis (Studi Tentang Kewenangan Pemerintah Kab.Sambas Dalam Menjaga Status Hak Atas Tanah yang di tinggalkan oleh pemiliknya sebagai akibat konflik etnis di kabupaten sambas,Propinsi Kalimanta Barat)

Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Permohonan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

analisis Produksivitas Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Jawa Tengah Ditinjau Dari Silang Budaya